Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan di beberapa wilayah Jawa sudah selesai 100 persen. Hanya tinggal sedikit di Yogyakarta dan Jawa Timur yang masih belum rampung.
Advertisement
"Di Provinsi Yogyakarta kurang sedikit, tahun ini akan selesai insyaallah kurang 14 kilo dan yang di Jawa Timur masih kurang 24 kilometer, insyaallah akan kita selesaikan tahun ini," kata Jokowi usai meresmikan Jembatan Kretek II di Bantul, Jawa Tengah, Jumat (2/5/2023).
Jokowi berharap pembangunan infrastruktur jalan lintas di Pulau Jawa dapat memperlancar distribusi logistik antardaerah.
"Kita harapkan dengan tiga jalur yang ada di Pulau Jawa di selatan, di tengah, kemudian di utara kelancaran logistik, daya saing produk-produk yang ada akan makin baik," tuturnya.
Jokowi menambahkan, dalam tujuh tahun terakhir pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai dari jalan hingga infrastruktur lainnya. Percepatan itu guna membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
"Permasalahan yang berkaitan dengan daya saing, percepatan ekonomi di daerah, dan pemerataan pembangunan," kata Jokowi.
Diketahui, jalur lintas selatan atau jalan pantai selatan (Pansela) ini nantinya bisa memutus kesenjangan perekonomian antara jalur pantai utara dan selatan, ditambah jalur lintas selatan lot 6 ini dipenuhi dengan potensi wisata alam dengan banyak terdapat pantai.
Beberapa pantai yang terdapat di Pansela lot 6 Jawa Timur ini adalah Pantai Ngelarap Besuki, Pantai Gemah, Pantai Kuteng Watulimo, Pantai Karanggonso, Pantai Pasir Putih, Pantai Genjor, Pantai Popoh, Pantai Kapal.
Saat ini Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat juga tengah membangun tempat istirahat (rest area) yang akan menyajikan pemandangan indah saat melalui ruas-ruas Pansela di Jawa Timur.
Kesenjangan Infrastruktur
Informasi seputar jalan rusak di Lampung membuka mata publik akan kualitas jalanan daerah yang di bawah standar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan, jalan rusak mencapai 174.298 km atau 31,91 persen dari total panjang dari panjang seluruh Indonesia yang mencapai 546.116 km.
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai fakta tersebut jadi bukti terjadinya kesenjangan pembangunan infrastruktur antara proyek milik pemerintah pusat dan daerah (pemda).
"Kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan masih dirasakan masyarakat. Terutama infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. Sejumlah jalan rusak di daerah seakan seakan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat," ungkapnya, Senin (22/5/2023).
Menurut dia, kondisi ini berbanding 180 derajat dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya, yang berkomitmen menggenjot pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara.
"Namun faktanya, di republik ini kesenjangan infrastrukturnya masih jauh. Di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Tran Sumatera dan lainnya. Nyatanya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh kata layak," bebernya.
"Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat," ujar Djoko.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com
Advertisement
