Liputan6.com, Singapura - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengusulkan solusi perdamaian untuk Perang di Ukraina dengan menyerukan zona demiliterisasi dan referendum PBB pada apa yang disebutnya sebagai wilayah yang disengketakan.
Berbicara dalam pertemuan tahunan pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia, Shangri-la Dialogue, Sabtu 3 Juni 2023, pertama-tama Prabowo menyerukan dibuatnya deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.
Advertisement
Kedua, Prabowo mengusulkan rencana multi-poin termasuk gencatan senjata "pada posisi saat ini dari kedua pihak yang berkonflik" dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi depan masing-masing pihak --Reuters mewartakan dikutip dari US News (3/6/2023).
Zona demiliterisasi harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB, kata Prabowo.
Ketiga, ia menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan "untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan".
"Meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," usul Prabowo, dikutip dari siaran pers yang diterima Liputan6.com.
"Saya mengusulkan agar Shangri-la Dialogue menemukan cara untuk mengeluarkan deklarasi mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," tambah Menhan RI.
Usulan Indonesia menyusul kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Moskow dan Kiev tahun lalu, menawarkan negaranya sebagai negosiator antara pemimpin Rusia dan Ukraina untuk memulai dialog damai. Tahun 2022, Indonesia memegang presidensi G20.
Berbicara di panel yang sama, Josep Borrell Fontelles, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Eropa Uni Eropa, mencatat bahwa jika dukungan militer untuk Ukraina berhenti, perang akan segera berakhir - tetapi dengan kedaulatan negara itu jatuh ke agresi luar.
"Kami tidak bisa berhenti mendukung militer Ukraina karena kami tidak menginginkan perdamaian yang ... kedamaian penyerahan diri. Kedamaian yang lebih kuat," kata Borrell.
Presiden Ukraina Volodymr Zelensky telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin, yang menyerukan Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina. Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik pada gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia.
Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.
Josep Borrell mengatakan, "Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina, tetapi itu harus menjadi perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan diri," kata Borrell, mengomentari proposal Indonesia.
Subianto menjawab, meninggikan suaranya: "Tanyakan kepada orang Indonesia berapa kali mereka telah diserang. Ada pelanggaran kedaulatan tidak hanya di Eropa."
"Saya mengajukan rencana resolusi konflik. Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia," tegas Prabowo.
Cara penyelesaian dengan membuat demiliterisasi bukan pertama dilakukan. Menurut Menhan, PBB pernah melakukan itu dalam perang di Korea, kemudian di Vietnam, dan juga di Afrika.
Indonesia Siap Mengambil Peran
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menambahkan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa yang sudah menyebabkan kerusakan yang luar biasa dan banyak rakyat sipil yang menjadi korban.
Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung lebih satu tahun sekarang ini, berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal tantangan yang dihadapi dunia semakin berat termasuk terus bermutasinya virus Covid-19.
Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. "Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," tegas Menhan.
Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell Fontelles, yang menjadi panelis bersama Prabowo, mengakui biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangat tinggi.
"Bantuan militer yang diberikan UE kepada Ukraina nilai sekitar 40 miliar dollar AS. Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai 60 miliar dollar AS. Tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan UE bisa mencapai 700 miliar dollar AS," jelas Borrell.
Ia sependapat bahwa perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak. Hanya saja pertanyaannya bagaimana mencapai perdamaian itu.
"Ukraina bukanlah anggota EU, hanya teman UE. Tetapi UE merasa harus membantu karena tidak ingin agresi yang dilakukan Rusia terus terjadi. EU tidak mau Ukraina kemudian menjadi seperti Krimea," ujar Borrell.
Advertisement
