Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara pada Minggu mengecam Organisasi Maritim Internasional (IMO) karena mengadopsi resolusi yang mengkritik peluncuran satelit baru-baru ini oleh negara itu.
Dikutip dari Antara (5/6/2023), Pemerintah Korut mengatakan pihaknya tidak akan lagi memberikan pemberitahuan awal mengenai peluncuran yang akan dilakukan negaranya, menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA).
Advertisement
Sejak IMO merespon pemberitahuan awal peluncuran satelit oleh Korut dengan resolusi seperti itu, "Kami menganggap ini sebagai pernyataan sikap resmi (IMO) sehingga pemberitahuan awal oleh DPRK tidak lagi dibutuhkan," kata Kim Myong Chol, yang disebut KCNA sebagai "analis urusan internasional" Korea Utara.
DPRK merupakan singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, yang adalah nama resmi dari Korea Utara.
Kim juga mengatakan IMO "merendahkan reputasi internasionalnya sebagai badan ahli PBB yang prestisius di bawah tekanan praktik sewenang-wenang Amerika Serikat, belum lagi berbicara tentang hak kedaulatan DPRK."
Korut mencoba meluncurkan satelit pengintai militer ke orbit pada Rabu (31/5), namun peluncuran itu berakhir gagal akibat "kerusakan serius". Pyongyang pun berjanji akan melakukan peluncuran baru secepatnya.
Korut telah memberitahu Penjaga Pantai Jepang di tiga zona berbahaya mengenai adanya objek yang dapat mendarat atau jatuh ke zona tersebut selama periode peluncuran satelit yang dijadwalkan antara 31 Mei dan 11 Juni.
Dibahas di DK PBB, Namun Rusia dan China Tolak Kecam Korea Utara
China dan Rusia, pada Jumat 2 Juni 2023, mengabaikan seruan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk Korea Utara atas upaya peluncuran satelit mata-mata.
Korea Utara melakukan peluncuran satelit mata-mata pada Rabu 31 Mei 2023, namun gagal. Setelah peluncuran, Kim Yo Jong, saudara perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan negaranya akan segera menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit dan bersumpah bahwa Pyongyang akan meningkatkan kemampuan pengawasan militernya.
Diplomat AS untuk PBB, Robert Wood, meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas peluncuran satelit yang gagal tersebut. Washington D.C, yang bergerak bersama sekutu-nya, berargumen bahwa tindakan Pyongyang melanggar beberapa resolusi PBB karena menggunakan teknologi rudal balistik.
Selama pertemuan, delegasi AS, China, dan Rusia (tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB) saling beradu argumen.
"Kami menyerukan kepada semua anggota dewan untuk bergabung dengan kami dalam mengutuk perilaku yang melanggar hukum ini dan mendesak DPRK (singkatan dari nama resmi Korea Utara) untuk tidak menindaklanjuti rencana yang dinyatakannya untuk melakukan peluncuran lain yang selanjutnya akan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Wood dikutip dari Straits Times (3/6/2023).
Advertisement
