FOTO: BPSDM KP Gelar Rapat Kerja Teknis

Citizen6, Bandung: Dalam rangka menajamkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BPSDM KP, 5-7 Maret 2013, di Hotel Horisson, Bandung.

Rakernis ini memiliki sasaran terbangunnya rekomendasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan tahun 2012 dan pemantapan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusian di bidang kelautan dan perikanan 2013. Serta terbangunnya kesepakatan tentang rancangan kebijakan rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan 2014.

Kegiatan dengan tema "Sumber Daya Manusia Kompeten Untuk Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dengan Pendekatan Ekonomi Biru (Blue Economy)", ini disinergikan pelaksanaannya dengan Unit Eselon I KKP lainnya di, Bandung.

Rakernis BPSDM KP dihadiri oleh 162 orang peserta. Bertindak sebagai narasumber antara lain para perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Pejabat Eselon I KKP, Pejabat Eselon II BPSDM KP, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh), Forum Komunikasi Nasional Pusat Pelatihan

Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan tenaga ahli pengembangan produk Diklat perikanan. Adapun peserta yang hadir adalah Sekretaris Bakorluh dan Bapeluh terpilih, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPSDMKP, dan sebagainya.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris BPSDM KP, Mulyoto, dalam laporan pembukaan Rakernis, Selasa 5 Maret 2013, diadakannya Rakernis ini membuktikan keseriusan semua pihak. Terutama khususnya Pimpinan Unit Eselon II dan Pimpinan UPT lingkup BPSDMKP dengan seluruh jajarannya serta para stakeholder BPSDMKP dalam menjalankan Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

Output dari kegiatan ini, antara lain pemetaan perekrutan anak pelaku utama minimal 40%, kurikulum pendidikan vokasi berbasis teaching factory dan rancangan pelaksanaan pada UPT pendidikan KP, pemetaan penyelenggaraan sekolah lapang, pemetaan penyerapan lulusan pendidikan serta dukungan program minapolitan dan industrialisasi.

Hal ini menjadi gambaran penerapan model bisnis konektivitas pendekatan ekonomi biru sebagai kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan KP dalam meningkatkan kapasitas peserta didik, pelaku utama maupun pelaku usaha guna mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan. Selain itu juga diadakan kegiatan perencanaan pendidikan KP non subsidi pemerintah, rencana prototipe bisnis model konektivitas antara P2MKP dengan konsep ekonomi biru, serta rencana ketenagaan penyuluh dan peta penyebarannya pada 2013 dan 2014.

Menurut Kepala BPSDM KP, Suseno, dalam sambutan dan paparannya, terkait dengan pencapaian kinerja utama BPSDM KP, dikatakan semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Target program pengembangan SDM kelautan dan perikanan tersebut meliputi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan dukungan kesekretariatan. "Meskipun demikian, di tahun 2013 ini dan tahun 2014 mendatang masih memerlukan kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak," ujarnya pada saat membuka Rakernis ini.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Suseno, terdapat tantangan-tantangan dalam pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Misalnya tingkat pendidikan dan keterampilan pelaku utama atau usaha masih perlu ditingkatkan, sistem pendataan bidang kelautan dan perikanan di pusat dan daerah masih perlu dibenahi, akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas, kondisi sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan kurang optimal, pembiayaan Pemerintah (APBN dan APBD) terbatas, dan terdapat 2,17 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) di wilayah pesisir dan 17,08% di antaranya bermata pencaharian perikanan.

Untuk itu, diperlukan perubahan pendekatan, dari pendekatan 'masalah' menjadi pendekatan 'solusi', yang dilakukan oleh semua pemegang kepentingan. "Sinergi dan harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, saya mengharapkan pada rakernis nantinya dapat membahas dan merekomendasikan rumusan tindak lanjut bersama, sehingga tantangan dalam mencetak SDM kompeten dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dapat kita hadapi," ungkapnya.

Sesuai dengan tema Rakernis BPSDM KP Tahun 2013, maka ikhtisar pengembangan SDM kelautan dan perikanan 2013 diarahkan untuk penguatan kelembagaan pendidikan vokasi bidang KP berbasis teaching factory, penguatan jejaring pendidikan KP menuju center of excellent, pengembangan sarana dan prasasrana pelatihan berbasis teaching factory. Selain itu dibutuhan peningkatan kapasitas tenaga pelatih, perluasan jangkauan pelatihan masyarakat melalui P2MKP, Penumbuhan kelompok pelaku utama dan usaha yang mandiri, dan Penguatan penyelenggaraan penyuluhan KP (pembentukan unit percontohan penyuluhan perikanan di kawasan potensial perikanan).

Ia juga menyampaikan bahwa target pengembangan SDM KP dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan ke depan adalah meningkatkan peran SDMKP yang kompeten dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang masih terbuka untuk tumbuh lebih tinggi di masa yang akan datang, menumbuhkan kepercayaan pihak perbankan atas peran sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu dapat menciptakan lapangan kerja (job creation) yang terampil di sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan sinergi dan harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan quick win kegiatan lintas sektor melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di 8 kabupaten atau kota.

Demi mencapai hasil optimal yang diinginkan, kerja sama dengan instansi terkait tentunya sangat dibutuhkan. Suseno menginstruksikan bahwa Dinas Kelautan dan Provinsi dan kabupaten atau kota agar memetakan lapangan kerja sektor KP di wilayahnya. Tentunya dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk mendorong revitalisasi pendidikan KP. Dengan bersinergi dengan Bakorluh dan Bapeluh menumbuhkan kelompok usaha mandiri yang berhasil untuk memenuhi syarat menjadi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) di wilayahnya. Sehingga dapt menggerakan penyuluh PNS untuk mensukseskan program prioritas KKP. Selama ini sebagian besar kegiatan program prioritas KKP ditangani oleh 1.600 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) di seluruh Indonesia.

Melalui Rakernis BPSDM KP Tahun 2013 diharapkan akan dihasilkan kemantapan arah dan kebijakan pengembangan SDM kelautan dan perikanan di tahun 2013 serta kesiapan rumusan kebijakan di tahun 2014. Rumusan Rakernis ini diharapkan dapat memberikan gambaran peta target sasaran stakeholder serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan BPSDMKP dalam mendukung program prioritas KKP.  

Adapun kebijakan BPSDMKP yang dimaksud antara lain meliputi pelaksanaan perekrutan anak peserta didik minimal 40% anak pelaku utama, penyelenggaraan pendidikan vokasi atau berbasis teaching factory–pemanfaatan SAL bidang pendidikan 2012, pelaksanaan dan rencana pelatihan bagi pelaku utama pada kawasan minapolitan dan industrialisasi, pelaksanaan dan rencana pelatihan bagi pelaku utama dengan dukungan dana kemitraan (daerah/swasta), kerja sama kemitraan, dan usulan rencana kegiatan dan anggaran 2014. (Efrimal Bahri/YSH)

Efrimal Bahri adalah pewarta berita

*Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke citizen6@liputan6.com