Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, meminta kepada Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu supaya mengamankan tiket calon presiden untuk Anies Baswedan. Supaya pemerintah tidak dituduh menjegal Anies.
Advertisement
"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS juga saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau ndak dapat tiket, pemerintah," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Mahfud mengingatkan untuk tidak menyalahkan pemerintah bila Anies Baswedan gagal nyapres. Apalagi kalau sumbernya adalah masalah internal koalisi.
"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut," ujarnya.
Mahfud memastikan, sikap pemerintah tidak akan intervensi pencapresan Anies. Ia menjamin akan menjaga penyelenggaraan pemilu dengan baik.
"Nah saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu aja," katanya.
Mahfud sebelumnya juga memastikan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024. Menurut dia hal itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan dan simpatisan.
"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, mungkin biar pendukungnya muncul,” kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6/2023).
Mahfud menambahkan, pemerintah juga tidak ada upaya penjegalan terhadal siapa pun calon presiden yang akan maju ke kontestasi Pemilu 2024. Bahkan terhadap Anies Baswedan sekali pun yang mengusung tema perubahan sebagai tagline visi misinya.
"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri," jelas Mahfud.
Mahfud Md meyakini, apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanya demi pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Selain itu, juga demi memastikan semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata.
“Kita lindungi haknya," Mahfud menutup.
Pemilu Sesuai Asas Demokrasi
Menurut dia, setiap partai politik di kontestasi Pemilu 2024 memiliki hak yang sama dalam menjalankan arus politiknya. Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap hal yang dikhawatirkan mengenai apa yang diutarakan oleh Jokowi tidak benar adanya.
"Itu adalah khawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap Pemilu tetap seperti semula. Pilpres tetap seperti semula," ungkap Anies.
Dia pun menegaskan dan berharap, Pemilu 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan asas demokrasi, jujur, adil. Hal itu juga setara dalam ungkapannya yang ingin memastikan bahwa masa depan bangsa terus baik.
"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral," kata Anies Baswedan.
Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Advertisement
