IDI Ancam Setop Pelayanan Kesehatan Jika RUU Kesehatan Terus Dilanjutkan

Walaupun ada rencana mensetop pelayanan kesehatan, Beni Satria menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kegawatdaruratankan tetap berjalan jika aksi mogok massa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan jadi dilakukan.

“Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian ICU, tindakan operasi emergensi tetap berjalan. Ini seperti cuti Lebaran, kita liburnya satu minggu tidak ada masalah," tegasnya.

"Tetapi dokter akan dihubungi, perawat akan tetap datang."

Hanya Pelayanan Non-Emergensi yang Akan Disetop

Ditambahkan Beni, hanya pelayanan non-emergensi yang akan berhenti bertugas.

“Kami akan hentikan itu sampai hak-hak dan tuntutan kita terpenuhi,” sambung Beni.

Pembahasan RUU Kesehatan, lanjut Beni, dinilai terlalu terburu-buru dan sangat cepat untuk disahkan.

“Pelayanan kesehatan masyarakat, hak masyarakat atas pelayan yang standar, pelayanan dari dokter, dokter gigi, perawat yang memiliki etik yang tinggi itu yang kita kawal,” katanya.

Pada Aksi Damai Jilid 1, Beni Satria sempat menyatakan, jika pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law tetap dilakukan dan bahkan disahkan, maka pihak organisasi profesi kesehatan akan kembali melakukan aksi damai.

Bahkan, seorang orator menyerukan bahwa para dokter tak segan melakukan aksi mogok kerja nasional.

“Mogok nasional yang kami lakukan adalah tutup pelayanan untuk non-emergensi. Sama seperti cuti Lebaran, kami libur 4, 5, 7 hari enggak ada yang ributkan itu,” ujar Beni saat aksi damai di depan Gedung Kementerian Kesehatan RI Jakarta pada Senin, 8 Mei 2023.

Bukan Berarti Pelayanan Rumah Sakit Dihentikan Seluruhnya

Dengan begitu, aksi mogok kerja bukan berarti pelayanan rumah sakit dihentikan seluruhnya.

“Tapi pelayanan IGD tetap jalan, ICU tetap jalan, operasi tetap jalan. Hanya yang non-emergensi artinya yang tidak gawat darurat," lanjut Beni.

Beni menggarisbawahi, aksi mogok kerja ini tidak dilarang konstitusi. Yang dilarang adalah jika ada masyarakat yang membutuhkan penanganan gawat darurat tapi tidak ditangani.

Sebelum ditemui awak media pada Aksi Damai Jilid 1, Beni Satria telah melakukan diskusi dengan pihak Kementerian Kesehatan.

Dalam diskusi tersebut, Beni dan perwakilan organisasi profesi kesehatan lain menyampaikan beberapa alasan mengapa pihaknya menolak RUU Kesehatan. Poin-poinnya, antara lain:

• Draf yang IDI pelajari dan kaji terkait pelayanan kesehatan justru menghilangkan unsur-unsur lex specialis di dalam Undang-Undang Profesi.
• Dalam draf ada penghapusan anggaran yang sudah ditetapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Jadi, Pemerintah mengusulkan agar anggaran yang ditetapkan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu dihapuskan," ujar Beni.

"Itu tentu kami tolak, kenapa? Karena masyarakat pasti terabaikan di sini. Alokasi 10 persen saja tidak terserap secara maksimal, apalagi kalau itu dihapuskan. Ini menjadi persoalan khusus."