Liputan6.com, Kyiv - Ukraina berpotensi mendapatkan armada pesawat jet tempur F/A-18 Hornet dari Australia. Isu itu telah dibahas oleh pihak Australia bersama Amerika Serikat dan Ukraina.
Informasi diungkap oleh The Australian Financial Review. Amerika Serikat mendukung pengiriman jet tempurtersebut.
Advertisement
Dilansir media pemerintah Ukraina, Ukrinform, Selasa (5/6/2023), pesawat F/A-18 itu sejatinya sudah pensiun dan diparkirkan di hangar yang berlokasi di pangkalan Royal Australia Air Forces (RAAF) Williamton.
Apabila pesawat itu tidak dikirim ke Ukraina, maka pesawat itu akan dibongkar (scrapped) atau dijual saja ke swasta, yakni RAVN Aerospace, untuk melatih pilot Amerika Serikat. Dan sebagai gantinya, Australia akan membeli 72 unit jet tempur F-35 dari AS.
Pesawat-pesawat jet Hornet itu dilaporkan masih bagus dan bisa dioperasikan dalam empat bulan untuk melawan Rusia.
Para pilot dan kru darat Ukraina juga dapat segera dilatih untuk mengoperasikan jet Hornet itu. Manual pelatihan dengan bahasa Ukraina juga bisa dapat segera diproduksi.
Sebelumnya, Ukrinform melaporkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemimpin Eropa telah setuju untuk terus bekerja agar membuat koalisi jet tempur di pertemuan Ramstein selanjutnya.
Ramstein Airbase Meeting adalah konferensi internasional yang digelar AS pada 2022 untuk mengkoordinasikan bantuan pertahanan bagi Ukraina.
Terima Dubes Ukraina, Prabowo Tegaskan Indonesia Dukung Perdamaian Dunia dengan Politik Bebas Aktif
Kabar dari dalam negeri, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Prabowo memiliki konsen terhadap situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis.
“Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia,“ kata Prabowo seperti dikutip dari Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6/2023).
Prabowo memastikan, Indonesia juga mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Diketahui, soal pertahanan, RI dan Ukraina memiliki kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak tahun 1996.
Namun kerja sama itu baru terealisasi secara resmi sejak ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement (DCA) antara RI dan Ukraina pada tahun 2016.
Sebelumnya, Prabowo juga mendapati kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius di Jakarta, Senin (5/6). Keduanya membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Jerman.
“Jadi ini adalah pertemuan yang sangat baik dan sangat produktif. Hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman yang sangat baik sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Kami bertekad untuk melanjutkan penguatan kerja sama dan saya berjanji akan melakukan kunjungan kehormatan balasan ke Jerman,” ungkap Prabowo.
Boris pun menyampaikan rasa terima kasih atas pertemuan tersebut. Menurut dia, ada sejumlahisu yang dibahas merujuk pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura beberapa waktu kemarin.
"Isu yang terkait Indo-Pasifik dari perspektif Jerman dan Eropa juga kami bahas seperti saat IISS Shangri-La Dialogue beberapa waktu lalu,” ujar dia.
Advertisement
DPR Minta Prabowo Hati-Hati Soal Ukraina
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Prabowo untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.
"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," sebut Meutya.
Ketua DPP Partai Golkar ini pun menyebut Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.
"Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" kata Meutya.
"Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," pungkasnya.
