Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pagu anggaran dan realisasi Kementerian perhubungan Tahun Anggaran 2023.
Menhub Budi menyebutkan bahwa Kemenhub memiliki pagu senilai Rp 33,44 triliun.
Advertisement
"Pagu itu mengalami rekomposisi, sehingga pagu terakhir adalah Rp 33,4 triliun," kata Menhub Budi Dalam Raker Komisi V DPR RI yang disiarkan secara daring pada Selasa (6/6/2023).
Adapun Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 1,38 triliun dan Blokir Non Austomatic Adjustment sebesar Rp 158,51 miliar, kemudian penambahan Rp 1,35 triliun hingga pagu akhir Rp 33,41 triliun.
Realisasi per sumber dana Kemenhub mencakup Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
"Dari yang kita peroleh terdiri dari PNBP, lalu SBSN, BLU, dan juga PLHN serta RM kita harapkan pagu pagu ini bisa saling melengkapi dan kami berusaha untuk meningkatkan PNBP, melakukan upaya peningkatan BLU dan secara intensif melakukan kegiatan peningkatan dari PLHN," jelas Menhub Budi.
Proporsi pagu per sumber dana untuk RM senilai Rp 19,3 triliun, SBSN Rp 9,3 triliun, PNBP Rp 3,55 triliun, BLU Rp 1,70 triliun, dan PHLN Rp 1,47 triliun.
Secara total, realisasi anggaran Kemenhub di tahun 2023 sudah mencapai 31,26 persen atau senilai Rp 10,44 triliun.
"Kami laporkan bahwa dari anggaran 2023 hingga 31 Mei sudah 30 persen kita serap, dan ini akan kita upayakan akan lebih baik dari tahun lalu karena praktis kontrak kontrak yang harus kita jalani sudah dilakukan, bahwa penyerapan ini belum maksimal karena ada beberapa pekerjaan yang harus dipercepat," papar Menhub Budi.
Surplus APBN Capai Rp 234,7 Triliun di April 2023
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat kinerja APBN per April 2023 masih terjaga positif. Bahkan APBN mengalami surplus Rp 234,7 triliun atau 1,12 persen dari PDB, dan keseimbangan primer APBN juga surplus sebesar Rp 374,3 triliun.
"Jadi, dalam empat bulan pertama dari APBN Kita, kita mengalami surplus baik dikeseimbangan primer maupun total overall balance dari APBN Kita," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA Mei 2023, Senin (22/5/2023).
Disamping itu, Menkeu mencatat penerimaan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun hingga April 2023. Angka tersebut sudah mencapai 40,6 persen dari target APBN.
"Ini artinya 40,6 persen dari APBN sudah dikumpulkan dalam 4 bulan. Kenaikan 17,3 persen dibandingkan tahun lalu," ujarnya.
Sementara, untuk belanja negara telah direalisasikan sebanyak Rp 765,8 triliun atau 25 persen dari total belanja tahun ini.
Disisi lain, Menkeu melihat kinerja Purchasing Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur global berlangsung mengalami kontraksi selama 8 bulan berturut-turut.
Advertisement
Kontraksi di 52 Negara
Menkeu mencatat, mayoritas 52 negara yang diobservasi semuanya mengalami kontraksi, misalnya Jepang, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Brazil, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.
"13 persen dari negara yang dilakukan observasi mengalami ekspansi diatas 50 namun melambat seperti Rusia, Singapura, dan Filipina," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Menkeu, hanya 34,8 persen dari negara yang diobservasi mengalami ekspansi diatas 50 dan akselerasi naik dibandingkan bulan sebelumnya, dalam kategori ini diantaranya Indonesia, India, Thailand, Turki, Kanada, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Meksiko.
"Dalam hal ini 8 bulan berturut-turut PMI global mengalami kontraksi, 13 persen atau beberapa negara mengalami ekspansi namun melambat, Indonesia termasuk dalam 34 persen yang ekspansi dan akselerasi, ini menggambarkan posisi Indonesia yang resilience terhadap kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dari berbagai negara dan bahkan di Indonesia, dan kita masih bertahan. Ini hal positif yang kita jaga," pungkasnya.
