Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Soeharso Monoarfa, berharap Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) hingga 4-5 kali. Sehingga memuluskan jalan Indonesia menjadi Negara Maju 2045.
Itu diutarakannya saat jadi pembicara pembuka dalam acara Rektor Berbicara Untuk Indonesia Emas 2045, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Selasa (6/6/2023).
Advertisement
Soeharso mengatakan, tolak ukur GNI ini penting untuk membandingkan apakah Indonesia sudah masuk dalam kategori negara maju atau tidak. Itu jadi suatu parameter yang dipakai secara internasional.
"Sehingga kita bisa membandingkan, misalnya Indonesia sekarang sudah sebentar lagi dari sisi GNI per kapita itu akan disundul sama Vietnam," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Soeharso Monoarfa.
Tak hanya Vietnam, GNI juga bisa acuan Indonesia sudah terbalap jauh oleh China. Padahal, NKRI berhasil lepas dari negara berpenghasilan rendah (lower income country) menuju middle income country lebih dulu dari China pada 1981/1982.
"Tapi tahun 1997 kita turun, China melejit sebentar lagi jadi high economy, meskipun kita sudah di upper middle income," imbuh Soeharso.
Pengalaman Bangladesh
Lebih lanjut, Soeharso juga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Bangladesh, saat mewakili negara hadir di ulang tahun negara selatan India tersebut. Ia mengaku kagum bagaimana Bangladesh bisa mendongkrak GDP per kapita negaranya lebih pesat dari Indonesia.
"Jadi dari angka itu saya (berpikir), hebat juga Bangladesh sudah mulai dari USD 600an (per kapita), tahun 80an dia sudah sampai di USD 2.000 lebih. Sementara kita dari USD 1.800, USD 2.000an, dan sekarang hanya USD 4.000 lebih," paparnya.
Pasca melalui berbagai pemikiran dan diskusi, Soeharso berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak serta merta turut mengubah struktur sosial. Atau, setidak-tidaknya struktur sosial negara tidak ikut berubah.
"Kita ingin yang kita naikkan adalah mereka yang di tingkat menengah ke bawah, bahkan di tingkat miskin, hampir miskin, atau miskin sekali. Mereka kemudian dapat opportunity itu, lalu masuk kelas menengah. Kita berharap Indonesia tahun 2045, 80 persen middle income," tuturnya.
Hore! Indonesia, India, dan China Bakal Naik Kelas Jadi Negara Maju
Tiga negara berkembang, Indonesia, India dan China berpotensi naik kelas menjadi negara maju karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dalam 10 tahun terakhir. Perekonomian ketiga negara tersebut terbilang berdaya tahan ditengah krisis global akibat pandemi dan konflik geopolitik.
“Tiga ekonomi emerging country dan dunia, Indonesia, Tiongkok, dan India memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5).
Sri Mulyani membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir rata-rata 5,4 persen. Kemudian dalam periode yang sama India rata-rata pertumbuhan ekonominya 7 persen dan China mampu tumbuh 7,7 persen.
Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dalam satu dekade hanya 3,7 persen. Begitu juga dengan ekonomi negara-negara maju yang pertumbuhannya relatif melandai.
"Pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia selama 10 tahun di 3,7 persen. Artinya negara-negara maju dalam hal ini tumbuh selalu relatif lebih rendah dan negara developing yang lain juga lebih rendah," kata dia.
Advertisement
Indonesia Bisa Naik Kelas
Sri Mulyani mengatakan, jika Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia, bukan tidak mungkin RI bisa naik kelas.
"Kalau Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia, tentu kita akan mencapai konvergensi menuju negara maju," imbuhnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2024, Pemerintah memprediksikan ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,3 hingga 5,7 persen di 2024. Target tersebut juga dipatok dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat sudah berakhirnya pandemi COVID-19.
