Liputan6.com, Tokyo - WNI di Jepang diimbau untuk segera mendaftarkan diri sebagai pemilih di Pemilu Serentak 2024. Bertepatan dengan hari Valentine 2024, rakyat Indonesia akan memilih presiden, anggota parlemen, hingga pemimpin daerah.
Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi menyerukan kepada WNI di Jepang untuk segera mendaftarkan diri sebagai pemilih agar tidak kehilangan hak pilihnya. Seruan ini disampaikan Dubes Heri dalam keterangan resminya yang diunggah di akun Instagram resmi KBRI Tokyo pada Selasa, 6 Juni 2023.
Advertisement
“Kepada seluruh WNI yang tinggal di Jepang saya menyerukan untuk bersama-sama mendaftarkan diri sebagai pemilih untuk Pemilu 2024 melalui situs web PPLN Tokyo selambat-lambatnya Selasa, 20 Juni 2023,” terang Dubes Heri, dikutip Rabu (7/6/2023).
Dubes Heri menjelaskan Panitia Pemilihan Luar Negeri (atau PPLN) Tokyo sebagai badan ad-hoc di bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan DPTLN untuk Pemilu Serentak 2024 pada 21 Juni 2023 mendatang.
Partisipasi dalam pemilu menurut Dubes Heri, bukan hanya merupakan hak individu, tetapi juga tanggung jawab sebagai warga Indonesia.
“Mari turut berperan dalam membangun demokrasi Indonesia, menyuarakan aspirasi, serta memilih pemimpin Indonesia. Ayo, kita bergerak bersama mengajak teman dan keluarga untuk mendaftarkan diri agar tingkat partisipasi pemilu di luar negeri meningkat. Ini penting dilakukan sebagai wujud nyata dukungan kita bagi Indonesia,” tegasnya.
Sosialiasi di Jepang
Ketua Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) Tokyo Dina Faoziah mengapresiasi dukungan konkret dan kontinu dari KBRI Tokyo dalam membantu PPLN Tokyo melakukan sosialisasi dan seruan kepada WNI di Jepang agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam Pemilu 2023.
“Ajakan yang disampaikan oleh KBRI Tokyo melalui Bapak Dubes merupakan langkah yang sangat kami apresiasi. Kami harap WNI di Jepang dapat merespons ajakan tersebut dan segera mendaftar sebagai pemilih agar bisa masuk DPTLN. Tidak semua WNI di Jepang memanfaatkan lapor diri. Ada juga data lapor diri yang tidak update. Padahal, pergerakan keluar masuk WNI ke Jepang cukup dinamis. Oleh karena itu, pendaftaran sebagai pemilih merupakan langkah yang penting bagi WNI di Jepang untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di tanah air,” ujar Dina Faoziah.
Ia menambahkan, data pemilih di wilayah kerja PPLN Tokyo sesuai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang ditetapkan pada 12 Mei 2023 adalah 24.466 orang. Dari angka tersebut, baru sekitar 25% yang telah mendaftarkan diri secara aktif. Sementara itu jumlah WNI di Jepang per Juni 2022 dari data Imigrasi Jepang sebanyak 83.169 orang.
“Menjelang penetapan DPTLN, kami harapkan makin banyak WNI yang memutakhirkan datanya. KBRI Tokyo telah memberikan support dalam bentuk informasi dibukanya pendaftaran sebagai pemilih kepada WNI yang memanfaatkan pelayanan konsuler dan berbagai kegiatan. KBRI Tokyo seperti acara Indonesia Japan Friendship Day (IJFD) di berbagai daerah,” tambahnya,
Untuk mempermudah pendaftaran, PPLN Tokyo membuka berbagai saluran pendaftaran, baik melalui situs web ppln2024.tokyo, email, WhatsApp, Instagram, maupun Facebook.
Advertisement
Potensi Pemilu Dua Putaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) yang sudah bisa dicairkan pada 2023 dan 2024. Bahkan dia sudah menyiapkan anggaran tambahan jika Pemilu 2024 berlangsung 2 putaran.
“Kalau ada 2 putaran kita sudah ada dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde karena itu anggarannya cukup signifikan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).
Meski begitu, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemilu dicairkan secara bertahap sesuai dengan siklus di masing-masing lembaga.
“Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya," kata dia.
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu. Dana tersebut digunakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan seperti logistik, distribusi orang, saksi dan lain-lain.
Berbagai kebutuhan tersebut memang bagian dari tanggung jawab APBN dalam mendukung pesta demokrasi 5 tahunan.“Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun,” kata dia.
Hanya saja, Sri Mulyani enggan membeberkan besarnya dana pemilu untuk tahun 2024. Termasuk besarnya dana persiapan untuk pilpres jika berlangsung 2 putaran di tahun depan.
“Nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR. Detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," kata dia.
Pemilu 2024 Sedot Anggaran APBN Rp 25 Triliun
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan Pemilu 2024 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25 triliun untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.
Namun angka tersebut bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan.
"Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (3/2), dikutip dari Antara.
Secara perinci, alokasi anggaran tersebut meliputi sebanyak Rp15,49 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan senilai Rp2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.
Sri Mulyani menyebutkan Pemilu 2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, yang diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.
Pemilu merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Maka dari itu, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.
Pada tahun ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.
Advertisement
