Liputan6.com, Washington - Perusahaan induk TikTok, ByteDance, dituduh mengizinkan anggota Partai Komunis China mengakses data para aktivis hak sipil dan pengunjuk rasa pro demokrasi Hong Kong pada tahun 2018.
"Pengguna yang mengunggah konten terkait protes juga diidentifikasi dan dipantau," ungkap mantan eksekutif ByteDance Yintao Yu dalam pengaduannya ke pengadilan di Amerika Serikat, seperti dikutip dari BBC, Kamis (8/6/2023).
Advertisement
"Anggota Partai Komunis China juga dapat mengakses data penguna TikTok di AS," tutur Yintao Yu.
Yintao Yu menyampaikan tuduhannya tersebut kepada Pengadilan Tinggi San Francisco pada pekan ini sebagai bagian dari gugatan yang diajukannya.
Menurut Yintao Yu, anggota komite Partai Komunis China memiliki akses ke kredensial "superuser", yang juga dikenal sebagai "god user", yang memungkinkan mereka melihat semua data yang dikumpulkan ByteDance.
Dia juga menuduh bahwa anggota komite Partai Komunis China bukan karyawan ByteDance, namun mereka secara fisik hadir di kantor perusahaan itu di Beijing.
"Ini adalah rahasia umum di kalangan eksekutif senior," ujar Yintao Yu, yang dulunya menjabat sebagai kepala teknik operasi ByteDance di AS.
Dikutip dari VOA, pengaduan yang dilakukan Yintao Yu merupakan bagian dari protes atas pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dirinya yang disebut menyalahi aturan. Yintao Yu mengklaim dia dipecat karena mengungkapkan "perilaku salah" yang dia lihat di perusahaan.
Dibantah ByteDance
Juru bicara ByteDance membantah keras tuduhan Yintao Yu.
"Kami menentang keras apa yang kami yakini sebagai klaim dan tuduhan tidak berdasar dalam pengaduan tersebut," ungkap juru bicara ByteDance.
Mereka mengatakan bahwa Yintao Yu dipekerjakan oleh perusahaan selama kurang dari satu tahun.
"Sangat mengherankan bahwa Tuan Yu tidak pernah mengangkat tuduhan ini dalam lima tahun terakhir sejak pekerjaannya untuk Flipagram dihentikan pada Juli 2018. Tindakannya jelas dimaksudkan untuk menarik perhatian media," tambah juru bicara ByteDance.
Klaim Yintao Yu datang di tengah kondisi TikTok yang berada di bawah pengawasan ketat di seluruh dunia.
Pada Maret 2023, kepala eksekutif TikTok Shou Zi Chew "diinterogasi" selama empat setengah jam di sidang kongres AS. Dia dicecar pertanyaan baik oleh Demokrat maupun Republik atas praktik keamanan data dan privasi aplikasi, serta hubungannya dengan Beijing.
Kemudian pada Mei 2023, Montana menjadi Negara Bagian AS pertama yang mengeluarkan larangan terkait platform berbagi video milik China itu. Larangan itu akan mulai berlaku pada Januari 2024.
Montana melarang app stores untuk menawarkan TikTok, namun tidak melarang orang yang sudah memiliki TikTok untuk menggunakannya.
TikTok telah melayangkan gugatan untuk memblokir kebijakan otoritas Montana, dengan mengatakan itu bertentangan dengan hak kebebasan berbicara AS. Montana, yang berpenduduk lebih dari satu juta, telah lebih dulu melarang aplikasi tersebut di perangkat pemerintah pada Desember 2022.
TikTok mengatakan memiliki 150 juta pengguna di AS. Meskipun basis pengguna aplikasi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun aplikasi ini masih paling populer di kalangan remaja dan pengguna berusia 20-an.
Advertisement
