Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI). Salah satunya soal penyaluran upah atau gaji pegawainya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Panjaitan mengatakan Perjanjian kerjasama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI dengan Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Advertisement
Terkait pelaksanaan penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji dan/atau Penghasilan lainnya, serta fasilitas pembiayaan, penyediaan layanan dan fasilitas perbankan syariah lainnya dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Saya berharap melalui kerjasama ini, ke depan nanti pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat memberikan kemudahan bagi pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di 296 Unit Pelaksana Teknis dan juga di kantor pusat berupa biaya transaksi yang lebih mudah, ketersediaan berbagai layanan serta jaminan keamanan perbankan, sehingga dapat mendukung program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” ujarnya, mengutip keterangan resmi, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya, ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum, dimana saat ini telah menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
Berdasarkan PMK Nomor 11/2016 pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji harus lebih dari satu bank umum yang terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah.
“Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selain memanfaatkan bank konvensional juga akan terus mengembangkan penyaluran gaji melalui bank berbasis syariah, mengingat pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mayoritas beragama Islam," jelasnya.
Apresiasi
Pada kesempatan tersebut, Ia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran BSI atas inisiatif dan kesempatan untuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Saya juga berharap semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik khususnya dalam memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para pegawai yang akan memanfaatkan penyaluran gaji dan layanan perbankan lainnya dengan menggunakan Bank Syariah Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Sales and Distribution, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyampaikan apresiasi serta menyampaikan kepada kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan RI.
Alasannya karena telah mempercayakan Bank Syariah Indonesia sebagai mitra perbankan syariah dan ditunjuk sebagai salah satu Bank Penyalur Gaji dan Penghasilan Lainnya Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
“Kami berharap, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga senantiasa menjadi mitra yang selalu mendukung dalam mensyiarkan dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Mudah-mudahan kerja sama antara BSI dan Kementerian Perhubungan ini bisa terus terjalin dan BSI bisa memberikan layanan dengan baik," kata dia.
Advertisement
Anggaran Kemenhub
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2024 mencapai Rp. 38 triliun.
Besaran anggaran itu ditetapkan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S.287/MK/02/2023 dan nomor. B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 per tanggal 10 April 2023.
"Dapat disampaikan bahwa Anggaran tahun 2024 adalah Rp. 38 triliun dan pagu dasar ini mencakup belanja pegawai Rp. 4 triliun, belanja barang operasional Rp. 4,2 triliun, dan belanja barang non operasional Rp. 29,8 triliun," demikian paparan Menhub Budi dalam Raker Komisi V DPR RI yang disiarkan secara daring pada Selasa (6/6/2023).
Adapun rincian per sumber pendanaan yang terdiri atas rupiah murni sebesar Rp. 22,7 triliun, PNBP Rp. 3 triliun, BLU Rp. 1,6 triliun, PHLN Rp. 751,5 miliar dan SBSN Rp. 9,9 triliun.
Kemudian ada juga rincian program yang mencakup infrastruktur komunitas sebesar 67 persen atau Rp. 25,5 triliun, dukungan manajemen Rp. 10 triliun atau 26 persen, serta pendidikan dan vokasi sebesar 7 persen atau Rp. 2,4 triliun.
"Distribusi alokasi anggaran per eselon I sebanyak Rp. 9,6 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 9,2 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp. 7,4 triliun, lalu Ditjen Perhubungan Darat Rp 6,6 triliun, BPSDM Rp 3,6 triliun, Sekjen Rp. 669 miliar, BPTJ Rp. 329 miliar, BKT sebanyak Rp. 185 miliar dan Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 107 miliar," papar Menhub.
Pagu Anggaran
Dalam kesempatan itu, Menhub Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan pagu dan realisasi Kementerian perhubungan Tahun Anggaran 2023.
Dia menyebutkan bahwa Kemenhub memiliki pagu senilai Rp. 33,44 triliun.
"Pagu itu mengalami rekomposisi, sehingga pagu terakhir adalah Rp. 33,4 triliun," kata Menhub Budi Dalam Raker Komisi V DPR RI yang disiarkan secara daring pada Selasa (6/6/2023).
Adapun Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp. 1,38 triliun dan Blokir Non Austomatic Adjustment sebesar Rp. 158,51 miliar, kemudian penambahan Rp. 1,35 triliun hingga pagu akhir Rp. 33,41 triliun.
Realisasi per sumber dana Kemenhub mencakup RM, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
"Dari yang kita peroleh terdiri dari PNBP, lalu SBSN, BLU, dan juga PLHN serta RM kita harapkan pagu pagu ini bisa saling melengkapi dan kami berusaha untuk meningkatkan PNBP, melakukan upaya peningkatan BLU dan secara intensif melakukan kegiatan peningkatan dari PLHN," jelas Menhub Budi.
Proporsi pagu per sumber dana untuk RM senilai Rp. 19,3 triliun, SBSN Rp. 9,3 triliun, PNBP Rp. 3,55 triliun, BLU Rp. 1,70 triliun, dan PHLN Rp. 1,47 triliun.
Advertisement
