Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan NU tidak akan memberikan dukungan kepada siapapun di Pilpres 2024. Dia menekankan bahwa NU bukan partai politik sehingga tidak mengajukan calon presiden atau calom wakil presiden.
"Jawaban kami sama kami bukan partai politik kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon. Silahkan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu," kata Gus Yahya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Advertisement
Dia mempersilahkan apabila ada partai politik yang melirik tokoh senior NU, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar untuk dijadikan calon wakil presiden. Namun, Gus Yahya mengatakan NU tak bisa memberikan dukungan politik sebab bukan partai politik.
"Ya dukungannya dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol, saya tuh bolak balik sampe teriak-teriak soal ini, NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik," jelasnya.
Menurut dia, NU hanya bertugas agar masyarakat tetap tentram dan harmonis, khususnya selama Pilpres 2024. Selain itu, kata Gus Yahya, NU bertugas menjaga agar tak ada permusuhan antarkelompok karena agenda politik.
"Satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tentram, tetap harmonis, tidak terjadi antagonisme, tidak terjadi permusuhan antarkelompok gara-gara agenda politik semacam ini," tutur Gus Yahya.
Ajak Masyarakat Dukung Pemilu 2024
Dia mengingatkan masyarakat bahwa Pemilu 2024 merupakan agenda rutin setiap lima tahun sekali untuk menentukan pemerintahan. Gus Yahya mengajak masyarakat mendukung siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden.
"Kalau (Pilpres) sudah selesai prosedur ini ya siapapun yang terpilih, siapapun yg menjadi pemerintah itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia. Harus didukung, harus ditaati dan kita tidak perlu menerus-neruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda," ujarnya.
"Jadi ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah, bukan perang badar, bukan soal hidup mati, ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif juga, bersamaan nanti," sambung Gus Yahya.
Advertisement
