Pemerintah Putuskan Ikuti MK soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/6/2023).

"Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan Komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi Komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh MK, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan MK," jelas Mahfud Md dalam konferensi pers, Jumat (9/6/2023).

Menurut dia, ada beberapa hal yang membuat pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK tersebut. Namun, kata Mahfud, pemerintah harus tunduk terhadap ketentuan konstitusi sehingga masa jabatan Pimpinan KPK saat ini akan ditambah satu tahun lagi.

"Sehingga karena MK menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing, yang sekarang ada, maka itu akan diikuti pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan MK itu final dan mengikat terlepas dari kita suka atau tidak suka," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, memastikan putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku sejak dibacakan.

"Hal itu diatur dalam UU MK yang berbunyi putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan," kata Fajar melalui pesan singkat diterima, Jumat 26 Mei 2023.