Liputan6.com, Jakarta - Masalah kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, dengan berbagai indikator yang mengkhawatirkan. Sebut saja tingginya angka Tuberkulosis (TB), tingginya angka stunting, dan peningkatan penyakit katastropik seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan hal ini menjadi perhatian serius bagi Fraksi PKS di DPR RI yang mendorong peningkatan alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10 persen.
Advertisement
"Dalam rangka mewujudkan visi Presiden untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing, sangat penting untuk mengalokasikan anggaran yang memadai di sektor kesehatan,” kata Netty, Jumat (9/6/2023) di Jakarta.
Alokasi Anggaran Kesehatan Minim
Walau masalah kesehatan banyak, Netty menilai, saat ini alokasi anggaran kesehatan masih minim.
“Dan itu tidak sebanding dengan urgensi dan kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat,” terang Netty.
Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membeberkan 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sulit tercapai di 2024.
Kesepuluh indikator ini adalah permasalahan kesehatan, di antaranya, eliminasi malaria, eliminasi kusta, dan problem merokok anak.
Dorong Anggaran Kesehatan 10 Persen
Netty Prasetiyani pun mendorong anggaran kesehatan 10 persen APBN. Dalam hal ini maksudnya penetapan anggaran kesehatan sebesar 10 persen.
"Kesehatan adalah komponen fundamental dalam upaya membangun SDM yang unggul,” beber Netty melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.
“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 persen dalam APBN guna mengatasi masalah kesehatan yang semakin meningkat.”
Advertisement
Alokasi Anggaran Kesehatan sampai Rp200,8 Triliun
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp187,9 triliun hingga Rp200,8 triliun untuk kesehatan yang tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.
Jumlah tersebut lebih tinggi dari anggaran kesehatan yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, sebesar Rp178,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa anggaran di bidang kesehatan 2024 untuk mendorong reformasi dan pelayanan dasar serta kesehatan secara merata.
“Sekarang dengan tumbuhnya teknologi dibidang kesehatan yang maju secara pesat harus dijawab dengan kemampuan Indonesia tidak hanya di bidang rumah sakit juga di industri farmasi,” tutur saat rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta beberapa hari lalu.
Intervensi Percepatan Penurunan Stunting
Alokasi juga diperuntukkan untuk penajaman lokasi dan intervensi percepatan penurunan stunting dengan pemberian suplementasi gizi mikro dan makro, dan imunisasi.
Anggaran kesehatan reguler yang menyentuh Rp200 triliun tersebut untuk penguatan jaminan kesehatan nasional serta penguatan sistem kesehatan yang handal.
