Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional di Kalimantan Timur. Dengan demikian, ASN di Kaltim harus siap dan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi disrupsi.
Hal itu disampaikan Azwar Anas dalam acara Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu (10/6/2023).
Advertisement
“Hari ini saya hadir karena tempat Bapak/Ibu ini akan jadi IKN. Di IKN nanti ASN Penajam Paser Utara harus jadi penggerak, jangan hanya jadi penonton. Sehingga perubahan harus dikerjakan dari sekarang,” kata Menteri Anas.
Diketahui Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. PPU sebagai teras IKN diharapkan turut mampu menjadi penggerak dalam percepatan Reformasi Birokrasi Berdampak di IKN.
Menurutnya, diperlukan komitmen dan tekad yang kuat dari Sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak birokrasi, yang menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan IKN yang dicita-citakan bersama.
“ASN harus menjadi engine dari birokrasi. Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan keren kalau birokrat dan leadership di tempat ini bekerja,” ujar mantan Bupati Banyuwangi ini.
Pria yang akrab disapa Anas ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tentang reformasi birokrasi, yaitu bahwa birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tumpukan, serta harus lincah dan cepat.
Maka efektivitas Tata Kelola Pemerintahan dapat tercapai dengan penguatan pilar-pilar kerangka kerja pemerintahan berbasis digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Birokrasi Pemerintahan
Selain itu, Pemerintah Kabupaten PPU harus turut mengadopsi perluasan dan penerapan teknologi dalam birokrasi pemerintahan. Kompetensi pegawai juga harus terus disesuaikan dengan perubahan teknologi, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi.
Anas menekankan, Digital Reform menjadi kunci untuk melipatgandakan pencapaian Reformasi Birokrasi Berdampak.
"Kalau digitalnya jalan, pertumbuhannya bukan deret ukur tapi eksponensial. Sehingga saya sangat berharap Penajam Paser Utara ini akan menjadi kabupaten paling maju di Kaltim kalau ini semua diterapkan,” pungkas Anas.
Advertisement
