Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya membuka kembali blokade di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat 9 Juni 2023. Langkah ini, diapresiasi sejumlah pihak termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli (MTZ).
Kendati demikian, MTZ menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang baru bertindak usai kasus ini ramai karena mendapat kritik dari Koalisi Pejalan Kaki. Padahal, blokade trotoar depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan itu, telah terjadi sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Advertisement
"Alhamdulillah kalau akhirnya blokade trotoarnya dibuka. Pertanyaannya kenapa harus diprotes dulu, viral dulu, rame-rame dulu, baru Pemda/Pempus bertindak sih?," kata MTZ kepada Liputan6.com, Minggu (11/6/2023).
Menurut MTZ, banyak pelanggaran aturan kecil hingga besar yang terjadi di DKI Jakarta dan belum ditindak. Padahal kata dia, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan berbagai sarana laporan dan aduan untuk warga.
Selain itu, lanjut MTZ dari hasil reses anggota dewan, Pemprov DKI juga telah menerima banyak masukan dan temuan pelanggaran. Sehingga, dia menilai Pemprov DKI Jakarta harusnya tidak cuek atau tidak acuh dalam menindaklanjuti pelanggaran yang ada.
Lebih lanjut, Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini berharap Pemprov DKI Jakarta lebih serius dalam bekerja menanggapi laporan dan aduan yang disampaikan warga.
"Jadi saran saya satu saja, yaitu Pemda meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat dan dari anggota dewan. Jangan terlalu cuek dan terlalu pede bahwa Pemda sudah bekerja dengan baik," ungkapnya.
Blokade Trotoar Dibuka pada Jumat 9 Juni 2023
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membuka blokade trotoar di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, tepat pada pukul 22.00 WIB, Jumat 9 Juni 2023 lalu.
Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah mengangkat cone serta Movable Concrete Barrier (MCB) yang menghalangi jalur pejalan kaki itu.Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh jajaran Kemlu RI dan Kedubes AS.
Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki menyoroti penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Padahal sedianya trotoar adalah fasilitas umum yang dapat diakses seluruh masyarakat.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengatakan, pihaknya sudah memprotes penutupan trotoar tersebut sejak era Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Namun sampai sekarang, penutup trotoar masih juga belum dibuka.
"Padahal AS kan menganut kota yang workable city ramah bagi pejalan kaki. Kenapa sih seeksklusif itu trotoarnya padahal itu ruang publik loh," kata Alfred saat dikonfirmasi, Selasa 6 Juni 2023.
Alferd menyesalkan Pemprov DKI yang belum juga mengambil tindakan atas permasalahan tersebut. Padahal jelas bahwa trotoar adalah fasilitas umum untuk kepentingan publik.
"Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup, sampaikan ke Kemenlu biar Kemenlu yang berkomunikasi. Apa iya juga harus Presiden yang turun tangan ngurusin begini," ujar Alfred.
Advertisement
Polemik Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS, Heru Budi Sudah Temui Dirjen Amerop
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Amerika dan Eropa (Amerop) Umar Hadi soal rencana dibukanya blokade trotoar di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS).
"Kedubes AS saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Amerop, sedang dikomunikasikan dengan baik oleh Kemlu ke kedubes AS," kata Heru usai mengunjungi groundbreaking Pasar Kwitang, Kamis (8/6/2023).
Namun, Heru tidak dapat merinci kapan pembukaan akan dilakukan, kendati Kedubes AS beberapa waktu belakangan telah memberikan izin agar barikade trotoar di depan Kedubesnya di Jakarta itu boleh dibuka pemerintah Indonesia.
"Sedang komunikasi. Tapi, saya butuh secara administrasi diantara Kemenlu dan kedubes saya butuh administrasi itu sudah dibahas, dibicarakan. Mudah-mudahan segera," jelas Heru.
Lebih lanjut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini berharap kebutuhan administrasi itu dapat diperoleh pekan ini, sehingga blokade akses bagi pejalan kaki itu dapat segera dibuka.
"Ya mungkin minggu ini, terima kasih dukungannya," ucapnya.
