Liputan6.com, Jakarta - Kasus harian positif di Tanah Air kembali bertambah. Berdasarkan laporan yang disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga hari ini, Minggu (11/6/2023) telah terjadi penambahan sebanyak 111 pasien positif.
Sehingga jumlah mereka yang dinyatakan terpapar Covid-19 terhitung sejak Maret hingga kini mencapai 6.810.119 orang.
Advertisement
Sementara, kabar pasien sembuh dan dinyatakan telah terbebas dari virus Corona telah mencapai 6.637.815 orang. Angka tersebut setelah ada penambahan 168 yang dinyatakan negatif.
Sedangkan kasus kematian pasien positif dilaporkan Satgas Covid-19 berada di angka 161.821 jiwa. Jumlah tersebut setelah terjadi penambahan satu orang meninggal dunia akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir.
Data update pasien Covid-19 di Indonesia yang disebabkan virus Corona tersebut terhitung sejak Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 12.00 WIB hingga hari ini, Minggu (11/6/2023) pada jam yang sama.
Satgas Hapus Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Wajib Perjalanan
Sementara itu, aturan terbaru vaksin COVID-19 sebagai syarat wajib perjalanan dalam dan luar negeri dihapuskan. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Walaupun aturan wajib vaksinasi dihapuskan, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, masyarakat tetap dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster. Upaya ini demi melindungi diri dari virus Corona.
"Vaksinasi sebagai syarat wajib perjalanan berarti dihapuskan, iya betul. Lebih tepatnya, surat edaran terbaru secara umum mengatur terkait protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan anjuran," ujar Wiku kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Jumat, 9 Juni 2023.
"Yakni pertama, tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua, terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia dan komorbid."
Kapan Satgas Hapus Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Wajib Perjalanan?
SE yang diteken Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto ini mulai berlaku 9 Juni 2023.
Penyesuaian syarat perjalanan ini guna menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara.
Kemudian serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian COVID-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pada isi SE Satgas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), vaksinasi COVID disebutkan berupa anjuran, bukan lagi kewajiban.
Seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan COVID-19 serta:
Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.
Advertisement
Perjalanan Kasus Corona di Indonesia
Kasus infeksi virus Corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Desember 2009. Dari kasus tersebut, virus bergerak cepat dan menjangkiti ribuan orang, tidak hanya di China tapi juga di luar negara tirai bambu tersebut.
2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Pengumuman dilakukan di Veranda Istana Merdeka.
Ada dua suspect yang terinfeksi Corona, keduanya adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara.
Kontak tracing dengan pasien Corona pun dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan lebih luas. Dari hasil penelurusan, pasien positif Covid-19 terus meningkat.
Sepekan kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020. Pasien merupakan seorang warga negara asing (WNA) yang termasuk pada kategori imported case virus Corona. Pengumuman disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Urusan Virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat
Yurianto mengatakan, pasien positif Covid-19 tersebut adalah perempuan berusia 53 tahun. Pasien tersebut masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat dan ada faktor penyakit mendahului di antaranya diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun yang sudah cukup lama diderita.
Jumat 13 Maret 2020, Yurianto menyatakan pasien nomor 01 dan 03 sembuh dari Covid-19. Mereka sudah dibolehkan pulang dan meninggalkan ruang isolasi.
Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang penyebarannya kian meluas. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan presiden (keppres).
Salah satunya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keppres ini diteken Jokowi pada Jumat, 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona.
Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanangan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.
Sementara itu, status keadaan tertentu darurat penanganan virus Corona di Tanah Air ternyata telah diberlakukan sejak 28 Januari sampai 28 Februari 2020. Status ditetapkan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, China.
Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo menjelaskan, karena skala makin besar dan Presiden memerintahkan percepatan, maka diperpanjang dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Sebab, daerah-daerah di tanah air belum ada yang menetapkan status darurat Covid-9 di wilayah masing-masing.
Agus Wibowo menjelaskan jika daerah sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu darurat yang dikeluarkan BNPB tidak berlaku lagi.
Penanganan kasus virus corona (Covid 19) pun semakin intens dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereduksi sekaligus memberikan pengobatan terhadap mereka yang terpapar Covid-19.
