Liputan6.com, Gorontalo - Tenaga Kontrak atau jonorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Kabgor) saat ini tengah dibuat resah soal nasib mereka kedepan. Hal itu menyusul soal pernyataan Bupati kabgor yang akan merumahkan tenaga non ASN itu.
Tenaga kontrak tersebut akan dirumahkan secara bertahap hingga akhir tahun ini. Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabgor tengah menganalisis kebutuhan untuk melihat tenaga honorer yang tidak dibutuhkan lagi.
Baca Juga
Advertisement
Menurut Bupati Kabgor, Nelson Pomalingo bahwa, tenaga kontrak terpaksa harus dirumahkan rangka efisiensi anggaran APBD. Sebab, saat ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) banyak yang terangkat di daerahnya.
Selain itu, ada beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) juga sudah kelebihan pegawai.. Jika dipaksakan, maka yang ditakutkan anggaran yang tersedia tidak bakal tercukupi.
“Ini adalah Kebijakan nasional. Rencananya, mulai bulan ini, 20 persen tenaga honorer diberhentikan,”kata Nelson.
Menurut Nelson, dengan adanya PPPK, beban anggaran mulai banyak. Sebab, PPPK sendiri memiliki besaran gaji pokok tiga kali lipat dari besaran gaji tenaga kontrak.
"Kita akan gunakan dengan baik PPPK, sehingga pemberhentian tenaga kontrak kita mulai dari bulan Juni hingga November 2023," tegasnya.
"Saya sudah meminta, mana tenaga kontrak yang tidak sesuai kebutuhan, dikasih keluar," tuturnya.
Dirinya berpendapat, agar kebutuhan PPPK seimbang dengan tenaga kontrak, jika ada satu PPPK yang masuk, maka 2 orang tenaga kontrak harus dikeluarkan. Namun kata Nelson, tenaga kontrak yang dikeluarkan tidak akan dibiarkan begitu saja.
"Kita harus ada solusi bagi mereka, minimal dari Dinas Tenaga Kerja, ketika ada pelatihan-pelatihan, mereka dimasukan agar ketika keluar mereka bisa produktif," imbuhnya.
lantas kondisi ini mampu membuat, salah satu honor daerah di Kabgor merasa resah, dirinya mengaku dilema. Hal itu karena informasi penghilangan tenaga honorer saat ini, mulai mendengung di telinga mereka.
"Kalau mau jujur, sebenarnya dilema juga saya dan teman-teman. Honor tidak jelas statusnya," kata salah satu tenaga kontrak yang tidak mau disebutkan namanya.
Dia mengaku, selain penghilangan tenaga honorer, yang saat ini menjadi kekhawatiran mereka adalah di mana tempat bekerja jika ini terjadi. Dinas tempat ia bekerja saat ini sudah memberikan informasi jika tahun depan tenaga kontrak sudah tidak ada lagi.
"Ini juga yang membayangi kami. Ketika dikeluarkan dari sini, kami mau kerja di mana?" tanyanya.
