Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sekitar Rp 179 miliar yang belum dibayar sejak krisis 1998. Namun pemerintah justru mengatakan sebaliknya. Jusuf Hamka disebut memiliki utang ratusan miliar kepada negara atas nama 3 perusahaan dibawah Grup Citra Marga.
Daripada saling tuding dan tidak segera selesai, Jusuf Hamka pun mengusulkan agar pihaknya dan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati duduk bersama. Jusuf Hamka mengaku sebagai warga sulit untuk bertemu para pejabat terkait untuk menagih utang.
Advertisement
“Harusnya begitu (duduk bersama) saya dipanggil sebagai rakyat. Kalau saya rakyat minta waktu selalu dibilang sibuk enggak bisa ketemu. Saya kan susah, saya kan rakyat doang,” kata Jusuf Hamka kepada wartawan, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Jusuf mengaku tidak terima jika perusahaannya disebut memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia meminta pemerintah membuktikan jika CMNP memiliki tagihan utang tersebut.
“Iya ketemu, buat konpers bersama, jangan ada dusta lah, terluka. Kalau CMNP ada utang BLBI CMNP akan bayar 100 kali enggak usah ribet,” kata dia.
“Saya ngomong apa adanya. Saya tidak pernah dihubungi sampai hari ini,” sambungnya.
Jusuf menegaskan kalau perusahaannya punya utang kepada negara, tidak mungkin ada berita acara kesepakatan pada Februari 2016 tentang penagihan utang ke pemerintah. Apalagi dia juga tidak termasuk obligor.
“Kalau ada utang BLBI enggak mungkin ada berita acara kesepakatan Februari 2016 bos. Logika berpikir kita di situ aja, saya tidak termasuk obligor yang diuber-uber, coba cek aja ke kepala, Pak Mahfud,” katanya.
“Dan saya kalau ada utang BLBI mana mungkin saya berani bersuara,” ungkapnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Kemenkeu sebut Jusuf Hamka Punya Utang Ratusan Miliar ke Negara
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban mengungkapkan Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada negara. Dia menyebut ada 3 perusahaan dibawah Grup Citra yang memiliki utang kepada pemerintah.
“Kami sendiri masih memiliki tagihan utang kepada perusahaan Grup Citra,” kata kata Rio saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
Bahkan jumlahnya ratusan miliar. Hanya saja, Rio enggan memberikan penjelasan lebih rinci. Dia hanya menyebut utang tersebut masih terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLB).
“Ratusan miliar grup citra yah, grup citra. Terkait dengan BLBI,” kata Rio.
Lebih lanjut Rio menegaskan, Pemerintah sangat berhati-hati untuk dalam hal membayarkan utang yang ditagihkan Jusuf Hamka untuk PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengatakan pemerintah harus memastikan hak negara atas bantuan likuiditas yang diberikan kepada bank-bank di tahun 1998.
“Intinya saya ingin pastikan dulu (utang) punya negara itu sudah tuntas apa belum, kalau enggak kan repot,” kata dia.
Advertisement
Pengusaha Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 179 Miliar kepada Pemerintah
Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sekitar Rp 179 miliar yang belum dibayar sejak krisis 1998.
Jusuf Hamka menagih dana deposito atas nama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang ditempatkan di Bank Yama yang kolaps pada krisis 1998. Ia menagih utang pemerintah kepada perusahaan miliknya CMNP yang belum dibayar sejak krisis moneter 1998 sekitar Rp 800 miliar jika termasuk bunga.
“Utang itu dari deposito yang ditempatkan di Bank Yama. Deposan lain diganti, masak kita tidak bisa diganti karena afiliasi (pemilik bank Yama Siti Hardijanti Hastuti Soeharto-red). Kita ajukan gugatan, kita menang, dan diajak berdamai,” ujar Jusuf Hamka saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (8/6/2023).
Jusuf Hamka mengaku, kalau utang itu belum dibayar hingga kini. Sebelumnya utang tersebut sekitar Rp 179 miliar dari kesepakatan antara pemerintah dan CMNP yang terdiri dari pokok dan bunga. “(belum dibayar-red) alasannya verifikasi,” kata dia.
Ia pun meminta utang tersebut dibayar penuh sesuai dengan keputusan ada bunga 2 persen yang harus dibayar per bulan. “Saya minta hak sesuai keputusan MA. Kalau keputusan MA dengan bunga 2 persen per bulan, (sekitar-red) Rp 800 miliar,” tutur dia.
Jusuf Hamka pun mengatakan kalau ia meminta bantuan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk menindaklanjut utang tersebut sehingga dapat dibayar. “Pak Mahfud, jangan nguburin swasta. Utang pemerintah kepada swasta juga diberikan,” kata dia.
Adapun kesepakatan utang pemerintah dan Jusuf Hamka juga tertuang dalam amandemen berita acara kesepakatan jumlah pembayaran berkop Surat Kementerian Keuangan dengan pelaksanaan putusan hukum Perkara Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel.jo.No.128/Pdt/2005/PT.DKI.jo.No.1616 K/pdt/2006 jo No.564 PK/Pdt/2007 atas nama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Nomor:004/BA/inkracht/2016.
Kesepakatan Pokok dan Denda
Mengutip dari amendemen berita kesepakatan jumlah pembayaran berkop Surat Kementerian Keuangan tersebut, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada 15 Januari 2010, pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk membayar dana atau uang milik penggugat dalam hal ini Jusuf Hamka melalui kuasa hukum Citra Marga Nusaphala Persada yaitu Indrawan Sumantri dan Teuku Syahrul Ansari. Utang yang wajib dibayarkan itu terdiri dari deposito berjangka beserta bunganya Rp 78.843.577.534 atau Rp 78,84 miliar dan dana dalam rekening giro sebesar Rp 76.089.246,80 atau Rp 76,08 miliar.
Selain itu, dalam keputusan tersebut juga pemerintah membayar denda sebesar 2 persen setiap bulan dari seluruh dana penggugat dalam hal ini Jusuf Hamka melalui kuasa hukum Citra Marga Nusaphala Persada yakni Indrawan Sumantri dan Teuku Syahrul Ansari.
Citra Marga Nusaphala Persada juga telah mengajukan permohonan teguran/peringatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung pada 15 Januari 2010.
Atas permohonan gugatan oleh CMNP itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan teguran kepada Pemerintah Indonesia agar melaksanakan isi putusan tersebut.
CMNP telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan pembayaran dana CMNP sebagaimana tercantum dalam putusan in kracht yang jumlahnya seluruhnya sebesar Rp 389,86 miliar.
Pihak pertama dalam hal ini Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum telah memanggil pihak kedua melalui surat Nomor Und-8/SJ.4/2016 tanggal 1 Februari 2016.
Tim percepatan penyelesaian putusan hukum menyampaikan Menteri Keuangan memberikan arahan yakni agar pembayaran dalam rangka pelaksanaan putusan in kracht dilaksanakan hanya atas pokok saja dan tanpa pembayaran bunga dan denda. Ini mengingat kemampuan dari keuangan negara dan kondisi ekonomi saat ini.
Selain itu, pembayaran tanpa bunga dan atau denda kiranya dapat dilaksanakan pada semester I Tahun Anggaran 2016. CMNP pun sangat keberatan atas penawaran pemerintah tersebut yang akan bayar utang hanya pokok tanpa bunga.
CMNP pun tetap berpedoman pada kesepakatan pertama yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel jo Nomor 128/Pdt/2005/PT DKI jo Nomor 1616 K/Pdt/2006 jo Nomor 564 PK/Pdt/2007 atas nama PT Citra Marga Nusaphala Persada Nomor BA-004/BA/INKRACHT/2015 pada 12 Agustus 2015.
Singkat cerita, akhirnya pemerintah dan CMNP menyepakati jumlah pokok deposito berjangka adalah sebesar Rp 78.843.577.534 atau Rp 78,84 miliar dan jumlah pokok rekening giro account nomor 00960.2.11.01.62 sebesar Rp 76.089.246 sehingga jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp 78.919.666.781 atau Rp 78,91 miliar.
Adapun total pembayaran jumlah pokok dan bunga sebesar Rp 179,46 miliar. Pembayaran utang dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun dengan jumlah yang sama. Pembayaran pertama dimulai semester I Tahun Anggaran 2016 hingga semester I Tahun Anggaran 2017 dengan pembayaran setiap tahun anggaran sebesar Rp 89.731.661.129 atau Rp 89,73 miliar.
Advertisement
