Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan akan melakukan impor KRL bekas dari Jepang atau tidak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa keputusan impor KRL dilakukan usai rapat final dengan beberapa kementerian.
Menko Luhut menjelaskan, keputusan mengenai jadi atau tidaknya pemerintah mengimpor moda transportasi KRL bekas masih menunggu hasil rapat antara pihak-pihak terkait. Sejauh ini memang belum ada keputusan resmi mengenai dilanjutkan atau tidak perihal rencana impor KRL bekas itu.
Advertisement
“Kan belum dirapatin, bagaimana tahu menolak?" kata Luhut menjawab mengenai kabar Kementerian Perindustrian tetap menolak rencana impor KRL bekas.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo kepada media, Rabu (24/5), menuturkan kepastian impor KRL bekas asal Jepang tinggal menunggu keputusan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini.
“Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Menko Maritim dan Investasi,” katanya.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan pihaknya menyetujui impor darurat KRL sebab ada unsur kedaruratan dan berprinsip pada keselamatan pengguna KRL.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana pengadaan KRL dengan mendatangkan dari Jepang, perlu dilihat dari dua hal.
Pertama, kapasitas produksi INKA yang disesuaikan dengan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia. Kedua, jumlah data pengguna kereta api terutama KRL. Ia bahkan telah meminta PT KAI untuk memberikan data terkini jumlah penumpang setelah pandemi COVID-19 mereda.
Terkait kapasitas produk INKA dan sinkronisasi data penumpang kereta tersebut, Erick juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya tetap tidak memberikan rekomendasi impor kereta rel listrik (KRL) bekas sebagaimana hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau impor KRL bekas, Kemenperin masih berpegang teguh pada hasil koordinasi dengan Menko Marves, masih itu bahwa reviu BPKP jadi acuannya," katanya.
Erick Thohir soal Polemik Impor KRL Bekas: Hanya Menutupi Gap 6-7 Bulan ke depan
Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan tambahan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun pada 2024.
Menurutnya, penambahan modal tersebut diperlukan supaya INKA dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal produksi guna memenuhi kebutuhan gerbong kereta api di dalam negeri.
"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Erick Thohir mengungkapkan, sebenarnya usulan tersebut telah dibahas dengan pihak terakit seperti dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Adapun dibutuhkan penambahan gerbong kereta api di dalam negeri, sebab pasca pandemi covid-19 terjadi pertumbuhan penumpang yang signifikan, hal itu jauh dari prediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Advertisement
Produksi INKA
Kendati demikian, apabila produksi INKA tidak bisa memenuhi kebutuhan gerbong kereta api. Maka mau tidak mau harus dilakukan impor gerbong kereta api, tapi jumlahnya harus sedikit.
"Kalaupun ada impor seminimal mungkin kita minta karena itu hanya menutupi gap dari kebutuhan beberapa tentu 6 atau 7 bulan ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut, mengenai permasalahan impor kereta. Erick meminta supaya PT INKA dan KAI bisa berdiskusi bersama untuk menyamakan data kebutuhan kereta, agar masalah impor KRL bisa menemui titik terang. "Kedua belah pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu, supaya tidak jadi polemik hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian," pungkas Erick.
