Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut sektor keuangan di Indonesia masih belum berkembang secara cepat dan masih sangat dangkal.
"Bapak Presiden sering sampaikan visi Indonesia 2045, (tapi) sektor keuangan di Indonesia belum mampu berkembang secara cepat dan masih sangat dangkal," kata Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi UU PPSK di Brilian Club, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Advertisement
Menurut Sri Mulyani, saat ini sektor keuangan di Indonesia masih didominasi oleh perbankan, sehingga tidak menggambarkan keseluruhan kebutuhan untuk menciptakan perantara keuangan (financial intermediary) yang baik.
"Indonesia itu dominasinya adalah perbankan. Nggak ada yang salah sih perbankan banyak, tapi itu tidak menggambarkan keseluruhan kebutuhan untuk menciptakan financial intermediary yang makin baik," kata Sri Mulyani.
Bendahara negara ini menyebut, lembaga keuangan non-bank di Indonesia masih tertinggal jauh karena didominasi perbankan. "Jadi lembaga keuangan non bank itu masih tertinggal jauh," imbuhnya.
Alhasil, masyarakat yang hendak melakukan penyimpanan uang tidak memiliki banyak pilihan, karena perantara untuk menyimpan uang atau instrumen investasi di Indonesia masih terbatas.
"Intermediasi antara mereka yang sudah middle income yang mau melakukan saving dengan bagaimana saving itu ditaruh dalam berbagai instrumen investasi, itu masih terbatas dan aturan regulasinya banyak yang tertinggal," ujarnya.
Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan indikator sukses untuk menuju Indonesia Emas 2045 yakni sektor keuangannya harus semakin maju dan beragam.
"Jadi kalau mau bicara indikator sukses, Pada saat 2045 atau menuju 2045 sektor keuangan harus semakin advance, semakin dalam, makin likuid, makin diverse," pungkasnya.
Industri Keuangan Global Memburuk, Indonesia Aman Sentosa
Sebelumnya, kondisi ekonomi dan keuangan global tengah mengalami guncangan, terlihat dari berapa perbankan raksasa yang tumbang. Namun, fenomena ini disebut tak akan berdampak signifikan terhadap industri keuangan di dalam negeri.
Hal ini diungkap Ketua Dewa Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahendar menyebut, sejumlah mitigasi yang diambil saat ini bisa meredam dampak dari ketidakpastian ekonomi global.
"Jadi dalam konteks kondisi global seperti itu pertanyaan beliau (Jokowi) bagaimana risiko dan kemungkinan dampaknya kepada kita. Kami jelaskan bahwa pada saat-saat tertentu, pada waktu tempo hari ada krisis di silicon valley bank, di kredit swiss sempat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan (kekhawatiran)," ujar dia kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Advertisement
Aspek Pengawasan
Kendari begitu, Mahendra meyakinkan Jokowi kalau dampak itu tak akan berpengaruh besar. Mengingat sejumlah upaya yang dijalankan. Ditambah lagi dengan kinerja industri sektor keuangan di dalam negeri.
"Kemudian dengan perkembangan penjelasan dan juga kinerja yg teruji dari lembaga keuangan kita nampaknya tadi bisa direspon dengan baik dan dimitigasi," paparnya
"Kalau sekarang saya rasa kekhawatiran untuk adanya dampak keterkaitan seperti itu sudah jauh berkurang lah dibandingkan pada awal," sambung Mahendra.
Dalam kunjungannya ke Istana negara, Mahendra melapor soal perkembangan di industri perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), hingga pasar modal dalam negeri. Atas hal itu, Mahenda mengungkap Jokowi menyoroti pengawasan terhadap aspek individu perusahaan, tak sebatas pada pengawasan secara makro.
