Liputan6.com, Palembang Dalam rangka meningkatkan kerja sama antar pemerintah kota dalam menghadapi tantangan ekonomi, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto menghadiri acara peringatan HUT ke-23 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Palembang, Sumatra Selatan.
"Melalui pertemuan-pertemuan ini, diharapkan dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah kota," ucap Effendhi.
Advertisement
Selain itu, acara yang melibatkan pihak swasta hingga masyarakat secara keseluruhan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Hal itu tercermin dari fokus utama yang diangkat dalam acara ini yang menekankan kolaborasi dalam bidang investasi pada hilirisasi guna mengatasi pengendalian inflasi.
Pasalnya, hilirisasi merupakan langkah konkret dalam rangka peningkatan value sebuah produk dan dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta memperkuat sektor ekonomi lokal.
"Acara peringatan HUT ke-23 APEKSI ini diharapkan dapat menjadi momentum yang baik untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah kota dan berbagai pihak terkait dalam memajukan pembangunan ekonomi," kata Effendhi.
Bagian Integral dari Pembangunan Nasional
Sementara itu, Wali Kota Bogor sekaligus Ketua APEKSI, Dr H Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dirinya mengatakan, hakekat dari pembangunan tersebut adalah membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.
“Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong stabilitas, dan meningkatkan potensi daerah secara terpadu,” ungkapnya.
Bima juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu gambaran pembangunan di berbagai sektor ekonomi dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
“Ketimpangan ekonomi yang dimaksud adalah ketimpangan pendapatan yang merupakan suatu keadaan dimana distribusi pendapatan masyarakat menunjukkan keadaan yang tidak merata dan lebih menguntungkan kelompok tertentu,” katanya.
(*)
Advertisement
