Liputan6.com, Jakarta - Ganjar Pranowo, bacapres yang diusung PDIP disebut-sebut punya kontrak politik dengan partai berlambang kepala banteng tersebut jika jadi presiden. Merespons hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik.
Advertisement
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Said Abdullah menjelaskan, satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah juga membantah pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden.
Bagi Said Abdullah, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo.
"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka,”" ucapnya.
Ade Armando
Sebelumnya pada Minggu (11/6), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter @adearmando61 menulis cuitan yang intinya menyebutkan, jika Ganjar jadi presiden maka menterinya akan ditentukan oleh PDIP, bukan Ganjar sendiri.
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP,” tulisnya.
Pernyataan itu kemudian diralatnya sendiri pada hari ini Selasa (13/6/2023). Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, "Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!”
Advertisement
