Liputan6.com, Jakarta Suasana politik di Indramayu Jawa Barat sempat geger dengan mundurnya kader Partai Nasdem. Wacana mahar politik di internal partai menyeruak ke publik.
Dari informasi yang didapat, nilai mahar politik yang disebutkan cukup fantastis. Nilainya mencapai Rp 3,5 miliar sebagai salah satu syarat penempatan nomor urut pada Pileg 2024.
Isu tersebut langsun ditepis oleh pengurus Nasdem DPW Jawa Barat. Anggota Dewan Pakar DPW Nasdem Jawa Barat, Muhammad Farhan menegaskan bahwa aksi yang sempat ramai tersebut diduga mengarah pada tindakan pidana.
Baca Juga
Advertisement
"Fitnah dan tudingan tidak berdasar, apalagi menyampaikan lewat media elektronik dan digital lalu disebarkan secara sengaja untuk diketahui umum, adalah pelanggaran hukum baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE," ujar Muhammad Farhan dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (13/6/2023).
Farhan mengatakan, kader tersebut diduga menawarkan secara transaksional terkait kepada Bacaleg lain. Menurutnya, isu mahar politik yang berkembang di Nasdem Jawa Barat tidak mendasar.
Oleh karena itu, partai akan mendalami isu yang beredar sehingga menjadi kabar tidak bebar.
"Kami mensinyalir justru yang bersangkutan menawarkan kepada Bacaleg nomer urut 2 untuk menerima kompensasi dari dia. Namun Bacaleg nomer 2 menolak mentah-mentah. Jadi indikasi ini harus didalami yang jadi pemicu fitnah tersebut," ungkap Farhan.
Farhan menegaskan, dalam kasus yang tengah beredar, dipastikan tidak ada pembahasan mengenai dana kompensasi.
Cerita Pengalaman
Menurutnya, komitmen politik tanpa mahar selama menjadi kader Nasdem, konsisten diterapkan dalam berbagai kontestasi.
"Yang bersangkutan menyebut ada rapat pengurus Nasdem DPW Jawa Barat yang memutuskan kompensasi Rp3.5 M. padahal rapat itu tidak pernah ada dan tidak ada notulensi atau laporan tertulis hasil rapat (risalah rapat)," terangnya.
"Maka yang patut diluruskan adalah tidak ada satupun pengurus DPW Nasdem Jabar, apalagi Ketua DPW Nasdem Jabar Pak Saan Mustopa, yang meminta mahar kepada yang bersangkutan," tambahnya.
Ia mengaku tidak pernah dimintai uang untuk pencalonan legislatif maupun kepala daerah sejak ia menyatakan diri terjun ke politik dan bergabung ke Partai Nasdem tahun 2018.
Bahkan, ia mengaku bisa fokus bekerja untuk rakyat tanpa ada beban dari partai. Hasil kerja Farhan, kata dia akan berimbas kepada tingkat kepercayaan partai kepadanya.
"Prinsip Politik Tanpa Mahar bukan prinsip kosong. Kami bisa fokus bekerja karena bukan diukur uang, apalagi Mahar Politik untuk pencalonan apapun. Hal ini yang membuat kami percaya kepada objektivitas dalam keputusan - keputusan Partai Nasdem. Maka saya bisa jamin tidak ada mahar Politik di Partai NasDem," tambahnya.
Farhan menyayangkan aksi itu terjadi dan sempar viral di media sosial. Menurutnya, sifat yang dilakukan kader dianggap kekanak-kanakan.
"Bagaimana pun menjadi bagian kerja politik yang tidak mengedepankan kepentingan sendiri atau ego pribadi. Kekecewaan pasti ada dan ketika keinginan pribadi tidak terpenuhi, lalu membabi buta seperti itu, maka patut dipertanyakan kelakuan yang bersangkutan jika menjadi pejabat negara," terangnya
Advertisement
