Liputan6.com, Jakarta Pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merayu Bank Dunia (World Bank) untuk melanjutkan kolaborasi dalam mencapai pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi Bank Dunia atas kontribusi dan kerja samanya dalam membantu Kementerian PUPR untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Advertisement
“World Bank memiliki porsi pembiayaan terbesar dalam proyek pinjaman yang sedang berjalan di Kementerian PUPR. Dengan jumlah dukungan sebesar 24,71 persen, atau sekitar USD 1,68 miliar dari total pinjaman Kementerian PUPR sebesar USD 6,8 miliar,” jelas Menteri Basuki, Rabu (14/6/2023).
Dari nilai pinjaman tersebut, terdapat total 10 proyek Kementerian PUPR yang didanai oleh World Bank. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 224/2011 tentang Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah, satu proyek dikategorikan sebagai At-Risk Projects (NUDP).
Sementara 8 proyek dikategorikan sebagai Behind-Schedule (DOISP II,SIMURP, NSUP, NUWSP, ISWMP, CSRRP, ITDP dan ITMP), dan 1 proyek baru (NUFReP) yang efektif pada April 2023.
Capaian Kememterian PUPR
Capaian Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur periode 2020-2022 antara lain adalah rehabilitasi dan modernisasi 826.531 Ha sistem irigasi, peningkatan operasional dan prosedur keselamatan untuk lebih dari 163 bendungan.
Kemudian, penyediaan akses ke air minum dengan kecepatan 2.988 liter per detik, pembangunan dan perbaikan terhadap 546.561 rumah swadaya, dan membantu penyaluran terhadap 25.176 KK dalam kepemilikan rumah layak huni yang terjangkau.
“Pencapaian tersebut tentunya didukung melalui implementasi pinjaman berkelanjutan dari proyek-proyek dari Bank Dunia yaitu DOISP II, SIMURP, NUWSP, serta proyek closed loan seperti PAMSIMAS dan NAHP,” imbuh Menteri Basuki.
Potensi Proyek
Menteri Basuki juga membahas mengenai proyek potensial ke depan yang telah diajukan pendanaanya melalui kolaborasi bersama World Bank.
“Pada April 2023, Kementerian PUPR telah mengusulkan peningkatan jumlah pinjaman untuk River Basin Improvement Program dari USD 50 juta menjadi USD 500 juta. Serta Sanitasi Inklusif Seluruh Kota-Proyek Layanan Menuju Sanitasi Perkotaan yang Dikelola dengan Aman (CWIS-SMUSSP) dengan usulan jumlah USD 178,38 juta,” jelasnya.
Terakhir, Menteri Basuki mengundang para delegasi World Bank untuk dapat berpartisipasi dalam World Water Forum (WWF) 2024 bertemakan Water for Shared Prosperity yang akan dilaksanakan di Bali.
“Harapannya, kerjasama antara Kementerian PUPR dan World Bank akan terus menguat dan menghasilkan manfaat melalui strategi pembangunan inklusif. Dan kami mengundang World Bank untuk hadir pada kegiatan WWF 2024 di Bali. Kami percaya bahwa melalui pengalaman World Bank, kita dapat terlibat dalam dialog yang hidup dan berbagi ide dan solusi terbaik terkait tantangan di sektor sumber daya air,” tuturnya.
Advertisement
Tengok Update Terbaru Proyek Infrastruktur di IKN Nusantara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
"Visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lansekap view kawasan yang bagus," kata Menteri Basuki, dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).
Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), salah satunya Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Secara filosofis, Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Rencananya, Sumbu Kebangsaan ini secara imaginer akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Ecopark melalui serial ruang terbuka, mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil/ Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi.
Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, pekerjaan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme Design and Build sejak Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada Desember 2023.
“Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), dengan Konsultan Manajemen Konstruksinya oleh PT Virama Karya (Persero) KSO PT Laras Sembada, dengan nilai kontrak sebesar Rp365,8 miliar,” kata Indra.
Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I
Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I terbagi menjadi beberapa zona yaitu Zona 1 yang meliputi Wetland bagian Utara dan Gedung Visitor Center. Lalu Zona 2 terdiri dari Ceremonial Lawn, Gedung Retail & Gallery, Plaza Timur, Plaza Barat, dan Bangunan Toilet & Service. Selanjutnya, Zona 3 yang meliputi Central Promenade, Forest Walk, Forest Trail, Mini Ampitheater, dan Wetland bagian Selatan. Kemudian, Zona 4 dan Zona 5 terdiri dari Shared Street.
Adapun lingkup pekerjaannya meliputi perencanaan, persiapan dan pematangan lahan, pekerjaan lanskap di beberapa zona. Lalu, pekerjaan drainase, jalan, dan gedung visitor center, gedung retail, dan toilet.
“Saat ini progress fisik Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I telah mencapai 28,939 persen," tutup Indra.
Advertisement
