Liputan6.com, Oslo - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyambut baik komitmen Norwegia sebesar USD 250 juta atau sekitar Rp3,7 triliun dalam rangka implementasi Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno usai melakukan pertemuan dalam format Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) bersama Menlu Norwegia Anniken Huitfeldt pada Senin (12/6/2023). Ini merupakan JCBC kelima Indonesia-Norwegia, di mana JCBC terakhir dilakukan di Bali pada tahun 2018.
Advertisement
Menurut Menlu Retno, JCBC membahas isu-isu bilateral, kawasan, dan kerja sama multilateral, termasuk tentang tingkat perdagangan kedua negara yang meningkat dua kali lipat pada tahun 2022.
Kedua negara, ungkap Menlu Retno, berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Indonesia - European Free Trade Agreement (EFTA) CEPA.
"Indonesia mengajak Norwegia untuk meningkatkan investasi, baik di bidang pembangunan industri hilir maupun energi hijau," kata Menlu Retno dalam pernyataan pers virtual, Selasa (13/6).
Dalam pertemuan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) guna mendukung pengurangan emisi dari Forestry and Other LandUse (FOLU).
"Kerja sama ini sudah mulai berjalan dan akan sangat berguna untuk mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan," tambahnya.
Dukungan Pencalonan Indonesia di Dewan HAM dan DK PBB
Selain itu, kedua menlu juga membahas mengenai dialog HAM dan sepakat untuk saling memperkuat, bukan saling tunjuk jari. Dialog HAM tahun ini akan dilakukan di Indonesia.
"Kita juga sepakat berkolaborasi untuk memajukan hak-hak perempuan, termasuk di Afghanistan," tutur Menlu Retno.
Norwegia dan Indonesia akan menjadi co-host Development Leaders’ Conference tahun 2023 dan 2024.
Adapun isu regional dan kerja sama multilateral yang dibahas kedua menlu, termasuk antara lain isu Myanmar dan Afghanistan.
"Saya juga menggunakan kesempatan pertemuan JCBC untuk meminta dukungan Norwegia untuk pencalonan Indonesia di Dewan HAM 2024-2026 dan DK PBB 2029-2030," ungkap Menlu Retno.
Advertisement
