Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkap pihaknya kerap mendapat penolakan terkait kegiatan pengawasan di Kementerian dan Lembaga. Bahkan, tindak lanjutnya pun dinilai lambat.
Hal ini diungkap Ateh didepan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri hingga auditor dari BPKP. Menurut Ateh, tindakan seperti ini bisa menghambat kerja-kerja pengawasan dan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan serta tujuannya.
Advertisement
"Tantangan utama yang kami hadapi dalam pelaksanaan pengawasan intern adalah upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Daerah. Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/kegiatan," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Atas adanya penolakan itu, dia mencatat, penyelesaian permasalahan yang ada di instansi pemerintah menjadi tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akhirnya, malah berujung pada penyelesaian di ranah penegak hukum.
Padahal, salah satu fungsi BPKP adalah mengawal akuntabilitas guna terciptanya perbaikan tata kelola di instansi internal pemerintah.
"Dampaknya, pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal. Dalam hal ini, program/kegiatan terlanjur terkena permasalahan akuntabilitas sehingga terkadang penyelesaiannya harus melalui upaya penegakan hukum," kata dia.
"Selain itu, tindak lanjut oleh K/L/D atas rekomendasi yang kami sampaikan juga sering kali lambat, atau bahkan berlarut-larut hingga permasalahan menjadi semakin besar," sambung Ateh.
Bisa Kooperatif
Lebih lanjut, Ateh meminta para pejabat dan pihak di instansi pemerintah bisa kooperatif dengan pengawalan BPKP. Sejalan dengan itu, dia menegaskan proses pengawalan akan dilakukan lebih baik lagi.
"Kami berharap komitmen pimpinan K/L/D dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi, dapat ditingkatkan," pintanya.
"Sementara itu, dari sisi kualitas pengawasan intern, kami akan terus mendorong pemerataan kompetensi, kapasitas kelembagaan, serta konvergensi kegiatan pengawasan," tutup Muhammad Yusuf Ateh.
Advertisement
Anggaran Masih Bablas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia bahkan mengisahkan ikut melakukan pengawasan dengan turun ke bawah. Diketahui, Jokowi kerap blusukan ke pasar-pasar, termasuk memberikan bantuan.
"Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ," ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
"Dipelototi, turun kita ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?," sambungnya.
Berpotensi Tak Optimal
Dihadapan pada pegawai BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga Direksi BUMN, dia menegaskan skema pengawasan perlu berorientasi terhadap hasil. Utamanya untuk optimalisasi penggunaan anggaran dan program pemerintah.
"Saya minta pengawasan itu orientasi bukan prosedur nya, orientasi nya hasil itu apa. Banyak APBN-APBD kita yang berpotensi tidak optimal," tegasnya.
Menanggapi laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Jokowi meminta aparat pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Termasuk dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
"Saya ingatkan baik pusat dan daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, 43 persen (program pemerintah terindikasi tak optimal) bukan angka yang sedikit," tegas Jokowi.
Advertisement
