Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak akan tanggung-tanggung dengan mega proyek IKN Nusantara. Luhut sendiri saat ini telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Usai itu, dirinya langsung memutuskan untuk menunjuk pengawas proyek atau mandor di IKN Nusantara. Yang menuai polemik, Luhut lebih memilih Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadi mandor proyek IKN ini.
Advertisement
Alasannya, Luhut tak ingin, pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.
“Oleh karena itu saya lapor ke Presiden terpaksa pengawas itu, mohon maaf dengan segala hormat pakai bule-bule untuk menjaga kualitas,” kata dia, seperti ditulis, Kamis (15/6/2023).
Alasannya, dia ingin pembangunan Istana Negara berkualitas. Makanya pengawasan dilakukan oleh pihak luar.
“Jadi jangan Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus,” ungkap Menko Luhut.
Targetkan Upacara 17 Agustus di IKN
Dia pun berjanji pada tanggal 17 Agustus 2024, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Negara IKN Nusantara.
“Harus tanggal 17 Agustus tahun depan kita bisa upacara di sana,” kata Luhut
Dikritik PDIP
Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengkritik Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kalau pengawasan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggunakan tenaga kerja asing.
Nusyirwan berpendapat hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri."Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing (bule) seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marvest," kata Nusyirwan dalam keterangannya.
Nusyirwan lantas membeberkan sejumlah program besar yang, kata dia, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri. Ini membuktikan bahwa sebenarnya SDM di Indonesia mampu mengawasi proyek IKN.
"Sebagai contoh; LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games dan lain-lain. Seluruh program pembangunan juga harus menjadi bagian konsolidasi untuk mencapai Indonesia negara maju, termasuk SDM-nya," ucapnya.
Bangun IKN Nusantara, Pemerintah Pakai Teknologi Jerman
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyambut minat pengusaha Jerman untuk bekerjasama dalam pembangunan Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemerintah RI melalui Kementerian PUPR disebutnya sangat terbuka kepada investor untuk menjajaki kerja sama berbagai sektor infrastruktur di IKN Nusantara. Itu bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Enam+03:11VIDEO: Perempuan Indonesia Kunci Pertumbuhan Ekonomi, Kok Bisa? “Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menawarkan proyek IKN berpotensi penuh untuk investasi dengan skema public private partnership dalam pembangunan gedung, perumahan, rumah sakit, pusat komersial, dan lainnya,” kata Menteri Basuki, Rabu (14/6/2023).Menteri Basuki juga menyampaikan kemungkinan kerjasama dengan para pengusaha asal Jerman terkait pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan untuk diimplementasikan dalam mendukung pembangunan IKN.
“Karena kondisi geo-nya sangat spesifik, kondisi tanah. Mungkin anda memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung kami. Kami juga harus tahu bahwa anda memiliki ahli geotek, sehingga kami dapat mendiskusikan secara detail,” jelas Menteri Basuki.
Advertisement
Sudah Dimulai
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu. Di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, infrastruktur pengendali banjir, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, dan rumah dinas menteri.
Selain itu Menteri Basuki juga menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pembangunan IKN untuk menjaga roda ekonomi nasional.
Tak lupa, ia turut menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah RI dengan Jerman dalam pembangunan infrastruktur sanitasi.
"Yakni Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM) yang tersebar di Kota Malang, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang," pungkas Menteri Basuki
