Liputan6.com, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) memastikan keluarga prasejahtera di daerah itu menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengaku prihatin saat menerima laporan ada keluarga prasejahtera yang tiba-tiba tidak mendapatkan bantuan perlindungan sosial.
Advertisement
"Padahal, biasanya rutin menerima bantuan dari pemerintah," katanya saat menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 tahap 3 di lima desa, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dilansir dari Antara, Kamis (15/6/2023).
Ia mengatakan jangan sampai ada keluarga prasejahtera yang tidak tersentuh mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Kami meminta kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan ke Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo apabila mendapati keluarga yang membutuhkan bantuan," ujarnya.
Menurut Gus Muhdlor, bantuan dari pemerintah sangat diharapkan oleh keluarga prasejahtera seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT.)
"Jumlah penerima bantuan sosial beras se Kecamatan Tanggulangin sebanyak 3.832 KK penerima PKH," katanya.
Dalam kegiatannya ke Tanggulangin bupati mengecek masyarakat penerima bantuan dan menanyakan langsung warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan, apakah bantuan yang diterimanya selama ini lancar apa tersendat atau ada kendala.
Kebijakan Baru
Gus Muhdlor mengatakan ada berbagai faktor penerima manfaat bantuan perlindungan sosial tidak lagi memperolehnya. Salah satunya, mereka memperoleh dua program bantuan sekaligus dari pemerintah.
Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir dan dipastikan masyarakat dapat menerima bantuan kembali meski hanya dari satu program bantuan.
"Sekarang ada kebijakan bila tahun lalu masyarakat dapat menerima dua bantuan sekaligus, namun tahun ini dijadikan satu, entah itu dapat bantuan dari PKH atau BPNT," ujarnya.
Advertisement
