Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan unggul untuk empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.
Salah satu langkah yang dilakukan, yakni dilaksanakan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III bagi Purna Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIX asal Pendaftaran Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah dilakukan sejak 27 februari 2023 dan berakhir di tanggal 16 Juni 2023.
Advertisement
"Tujuan Pelatihan adalah untuk mendukung pembangunan Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) melalui penyediaan PNS Alumni IPDN yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab," kata Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).
Menurut dia, Latsar CPNS ini berisikan metode blended learning dengan tahapan Pelatihan Mandiri dengan Masive Open Online Course (MOOC), E-Learning yang merupakan pembelajaran kolaboratif synchronous dan asynchronous, aktualisasi/habituasi, dan tahap akhir pembelajaran dilaksanakan secara klasikal.
"Berdasarkan data BPS Tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua sebesar 61,39 dari rata-rata nasional yakni 72,91, berdasarkan data ini Provinsi Papua menempati peringkat 34 secara nasional, sehingga perlu strategi untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia," jelas Sugeng.
Dia menuturkan, beberapa permasalahan di Provinsi Papua yang masih memerlukan perhatian antara lain Stunting menjadi masalah kesehatan serius yang di hadapi Papua.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting Provinsi Papua 34,6% sedangkan prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%, hal tersebut menjadikannya sebagai wilayah tertinggi ketiga prevalensi angka stuntingnya di Indonesia.
Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim Papua pada tahun 2022 sebesar 10,92 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 2,04 persen, sedangkan pemerintah memiliki target tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.
"Oleh karena itu para Purna Praja IPDN sebagai PNS yang akan ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan menjadi motor penggerak pelaksana kebijakan publik terutama untuk mengatasi permasalahan stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan yang lainnya. Para Alumni IPDN yang telah dididik dengan disiplin yang tinggi, pengetahuan yang memadai sikap yang baik agar menjadi contoh bagi lingkungan kerja dan masyarakat," jelas Sugeng.
Menanti Aksi Nyata
Sugeng mengatakan, Kementerian dan Lembaga ditunggu aksi nyatanya untuk memajukan Provinsi Papua dan DOB melalui Pengembangan Kompetensi bagi ASN khususnya dan masyarakat pada umumnya.
"Pada Pelatihan ini diikuti oleh peserta sebanyak 149 orang, dan bedasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh aspek penilaian yang meliputi aspek sikap perilaku, evaluasi substansi, evaluasi rancangan aktualisasi, penilaian penguatan kegiatan teknis bidang tugas, dan evaluasi seminar aktualisasi, diperoleh hasil sangat memuaskan sebanyak 3 orang, memuaskan 133 orang, cukup memuaskan 6 orang, kurang memuaskan 7 orang (atau dinyatakan ditunda kelulusannya)," kata dia.
Advertisement
