Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, Selasa (20/6/2023) hari ini. Itu merupakan platform layanan publik pertama yang terintegrasi dari pemerintah.
Untuk pertama kalinya, layanan publik yang terintegrasi, mudah, dan cepat akan segera dirasakan masyarakat secara online melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Direncanakan, Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas akan melakukan soft launching MPP Digital secara langsung, di Jakarta, Selasa (20/06).
Dijadwalkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Menteri Anas menyampaikan, acara yang diselenggarakan secara hibrida ini mengangkat tema Reformasi Pelayanan Publik melalui Transformasi Digital. Selain itu, masyarakat juga dapat menyaksikan acara ini secara live via kanal Youtube Kementerian PANRB.
"Kegiatan akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Juni 2023 di Istana Wakil Presiden RI pukul 13.00 WIB," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6/2023).
Anas menjelaskan, MPP Digital menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan kedalam genggaman. Lanjutnya dikatakan, masyarakat dapat menerima layanan baik secara langsung (direct services) ataupun melalui aplikasi (electronic services).
Fokus 21 Daerah
Ilustrasi Mal Pelayanan Publik (Istimewa)
Penerapan MPP Digital telah berhasil dilakukan dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pada 21 lokus daerah.
"Berkaitan dengan implementasi MPP Digital, setelah dilakukan Training of Trainer kepada 21 kabupaten/kota lokus pada 11-12 Mei 2023 di Kabupaten Banyuwangi. Masing-masing daerah kemudian melakukan tindak lanjut percepatan penerapan MPP Digital melalui berbagai kegiatan pendampingan dan sosialisasi, baik kepada para petugas penyelenggara layanan maupun kepada masyarakat di daerahnya masing-masing," tuturnya.
Adapun, 21 kabupaten/kota yang menjadi lokus implementasi tahap pertama atau lokus percontohan yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Magetan.
Lalu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Magelang, Kota Metro, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinang, serta Kota Yogyakarta.
Advertisement
Dilengkapi Pengenal Wajah
Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Bandung akan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. (Dok Kementerian PANRB)
MPP Digital telah dilengkapi dengan proses registrasi akun melalui pemanfaatan Face Recognition (FR) yang terintegrasi langsung dengan database dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan sisi keamanan dalam aplikasi.
"Layanan administrasi kependudukan pada MPP Digital dari sisi back-end memanfaatkan koneksi melalui Progressive Web App (PWA) Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Kementerian Dalam Negeri," imbuh Anas.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu memaparkan, terdapat delapan layanan yang dikembangkan. Diantaranya, permohonan cetak kartu keluarga, perubahan biodata, hingga akta kematian.
"Sedangkan untuk layanan izin tenaga kesehatan dari sisi back-end memanfaatkan sistem non-OSS yang merupakan penyempurnaan dari Smart Kampung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan dukungan integrasi SISDMK Kementerian Kesehatan. Sehingga dapat meminimalisir proses upload data bagi tenaga kesehatan dalam mengurus layanan perizinan di MPP Digital," ungkapnya.
Bukan Pengganti MPP yang Eksis
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan mal pelayanan publik pertama di Papua
Ditegaskan Anas, kehadiran MPP Digital bukan untuk menggantikan MPP yang saat ini telah beroperasi di 120 kabupaten/kota. Pengembangan MPP Digital diharapkan menjadi pelengkap model penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi yang telah ada.
Nantinya, MPP Digital akan diimplementasikan oleh kabupaten/kota yang telah memiliki MPP maupun Kabupaten/Kota yang belum memiliki MPP.
"Aplikasi MPP Digital adalah aplikasi umum berbagi pakai yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, kehadiran MPP Digital dapat menjadi solusi kabupaten/kota yang terkendala dengan anggaran dalam proses pembentukan MPP," pungkasnya.
Advertisement
