Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023). Dalam aksinya, mereka menagih hak wajib belajar dengan sekolah bebas biaya yang berkualitas khusus di Ibu Kota Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)
Kopaja yang beranggotakan orangtua murid ini juga memprotes sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (merdeka.com/Imam Buhori)
Mereka memprotes mengapa sistem PPDB bersama hanya berlaku di jenjang SMA saja. Orangtua yang anaknya tidak diterima di sekolah SMP negeri terpaksa masuk ke SMP swasta tanpa bantuan pemerintah. (merdeka.com/Imam Buhori)
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa hari ini, mereka juga sempat melakukan mediasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mediasi yang dilakukan juga tidak hanya sekali. (merdeka.com/Imam Buhori)
Protes kali ini tidak hanya disuarakan oleh para orangtua murid yang anaknya tidak lolos sistem PPDB. Ada yang bergabung sebagai bentuk solidaritas membela hak orangtua lain yang anaknya tidak lolos. (merdeka.com/Imam Buhori)
Kopaja juga mengkritisi APBD DKI Jakarta yang disalurkan untuk biaya pendidikan. Kopaja menyebut 17 persen dari APBD DKI Jakarta setiap tahunnya disalurkan untuk pendidikan, namun mereka tidak merasakan dampaknya. (merdeka.com/Imam Buhori)
