Ada Permukiman Warga di Kolong Tol Angke, Ketua DPRD DKI Jakarta: Itu Bahaya

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan keberadaan warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat berbahaya. Terlebih, kata dia terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran di wilayah sekitar kolong.

oleh Winda Nelfira diperbarui 20 Jun 2023, 17:00 WIB
Sementara itu, dalam kesempatan itu juga Prasetyo Edi Marsudi mengutarakan rencananya untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) 2 DKI Jakarta. Dapil 2 DKI Jakarta meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, serta luar negeri. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan keberadaan warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat berbahaya. Terlebih, kata dia terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran di wilayah sekitar kolong tol.

"Itu bahaya loh, kalau dia tiba-tiba kebakaran kan dulu pernah kebakaran tuh dulu di jembatan kolong, ada yang retak kolong tolnya," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (20/6/2023).

Dia menyoroti, permukiman warga di kolong Tol Angke sebagai masalah klasik yang hingga saat ini tidak dapat diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menilai keterlibatan Pemprov DKI Jakarta kurang dalam persoalan ini.

"Kalau itu masalah klasik, pemerintah daerah seharusnya kan ada satpol yang di wilayah ada lurahnya di wilayah. Kalau ada pemerintah didalam situ orang gak mungkin (Tinggal disitu)," jelas dia.

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI Jakarta harusnya mampu mengatasi keberadaan permukiman di kolong Tol Angke bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada.

"Kalau provinsi kan ada forkopimda, tinggal komunikasi dengan aparat terkait, ngomong di sosialisasikan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pendataan bagi warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke.


Ada Warga yang Tak Kantongi KTP DKI Jakarta

Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, jajarannya menemukan ada warga yang bukan KTP DKI tinggal di sana.

"Kita saat ini melakukan penataan. Beberapa orang ber-KTP DKI dan tidak. Pendataan itu KTP DKI dan nonDKI," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, dikutip Selasa 20 Juni 2023.

Dia menambahkan, pihaknya masih berkoordinasi terkait kejadian ini. Jika pendataan telah rampung dilakukan, Pemkot Jakarta Barat akan melakukan penanganan terhadap permukiman dan warga di sana.

"Tentunya kalau misalnya sudah ada, kita akan lakukan penanganan. Kita lagi koordinasikan," ujarnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya