Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Saat ini pembangunan infrastruktur dasar sudah dimulai.
Nantinya, IKN dengan nama Nusantara ini akan dihuni oleh 1,6 juta penduduk pada 2024. Namun sebagian besar penduduk tersebut adalah warga setempat.
Advertisement
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menjelaskan, penduduk IKN tersebut berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan kalangan swasta.
“Kira-kira bisa 200 ribu orang pindah ke IKN," kata Bambang di SCTV Tower, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (21/6/2023).
Bambang menjelaskan, tahun depan akan ada 12 ribu ASN dan PNS yang dipindahkan ke ibu kota baru. Lalu ada sekitar 5 ribu orang dari TNI dan Polri.
"Mereka akan menjadi champion yang pindah pertama," kata dia.
Selain para abdi negara ini, akan ada 300 ribu masyarakat sipil yang juga ikut pindah ke Nusantara. Mereka ini kata Bambang merupakan pekerja swasta atau masyarakat umum yang dipindahkan oleh tempatnya bekerja.
"Kalau kita pindah kan di sana ada rumah sakit swasata yang juga akan pindah ke sana. Begitu juga dengan fasilitas ekonomi yang lain dan ini kita harapkan pindah pada 2024," kata dia.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan penghuni ibu kota Nusantara tidak hanya mereka yang dipindahkan dari Jakarta atau pulau Jawa. Melainkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan IKN yakni Samarinda dan Balikpapan.
"Dua kota kira-kira orangnya 1,6 juta ditambah 200 ribu dari Nusantara. Jadi itu yang bisa kita lihat," kata dia.
Bambang menambahkan perihal jumlah penduduk di IKN Nusantara menjadi salah satu yang sering ditanyakan investor. Namun dia menegaskan, potensi ekonomi tidak hanya di kawasan inti pemerintah tetap meliputi daerah penyangganya.
"Kita tidak hanya melihat' Nusantara sebagai satu identitas person tetapi di sana ada juga Balikpapan dan Samarinda," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Akhirnya Jokowi Buka-Bukaan Alasan Ingin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Keputusan ini diumumkan pada Agustus 2023. Lokasi ibu kota tersebut adalah di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sampai saat ini, Jokowi mengaku masih ditanya alasan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini. Ia pun menjelaskan,pemindahan IKN dilakukan karena Jakarta sudah terlalu padat penduduk dan 56 persen penduduk RI ada di Pulau Jawa.
“Perlu saya sampaikan 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, dan yang terpadat itu di Jakarta,” kata Jokowi dalam acara Indonesia Emas 2045 di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).
Jokowi menuturkan, 56 persen penduduk Indonesia atau 149 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Padahal ada lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia.
Begitu juga dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Tanah Air sebagian besar di dumbang dari Pulau Jawa. Sehingga pulau-pulau lainnya hanya kebagian sisanya.
“Itu perlu pemerataan, GDP ekonomi kita 58 persen itu juga ada di Jawa. Yang 17 ribu pulau yang lain diberi bagian apa,” ungkapnya.
Advertisement
Jakarta Terlalu Padat
Tak hanya itu, Jokowi menyebut Jakarta sudah terlalu padat. Jakarta sudah menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, kota bisnis, kota ekonomi sampai kota pemerintahan. Akibatnya kemacetan di jalan sudah tidak bisa terhindarkan lagi.
“Beban jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua kita sekarang ini dimana-mana,” tuturnya.
Makanya, sebagai kepala negara, Jokowi menilai beban yang ada di Jakarta harus dikurangi. Pemerataan harus dilakukan bukan dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang.
“Oleh sebab itu beban harus dikurangi pemerataan harus dilakukan tidak dalam jangka setahun sampai lima tahun mendatang tapi juga melihat visi yang jauh ke depan,” katanya.
