Liputan6.com, Jakarta Total utang pemerintah Inggris pada Mei 2023 telah mencapai lebih dari 100 persen dari pendapatan nasional tahunan. Besaran utang Inggris ini pertama kalinya melompati pendapatan nasional sejak tahun 1961, menurut angka resmi.
Melansir The Guardian, Kamis (22/6/2023) Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) mengatakan utang bersih telah menembus 2,6 triliun Poundsterling pada akhir Mei 2023, diperkirakan 100,1 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
Advertisement
Ini adalah pertama kalinya rasio utang Inggris terhadap PDB naik di atas 100 persen sejak Maret 1961, terlepas dari lonjakan singkat pada puncak pandemi Covid-19 yang kemudian direvisi turun karena angka PDB yang lebih kuat.
Peningkatan total utang terjadi setelah pinjaman pemerintah Inggris melonjak 20 miliar Poundsterling pada bulan Mei, didorong lebih tinggi oleh biaya dukungan energi, pembayaran tunjangan inflasi, dan pembayaran bunga atas utang.
Peningkatan penerimaan pajak mengimbangi peningkatan pembayaran utang. Ekonom mengatakan dorongan kanselir Inggris Jeremy Hunt untuk memotong pengeluaran di Whitehall tampaknya berpengaruh.
Namun kombinasi pendapatan yang lebih tinggi dan pemotongan pengeluaran sehari-hari tidak mampu mencegah kenaikan tajam defisit bulanan.
Hunt mengatakan pemerintah telah mengambil "keputusan sulit" untuk menyeimbangkan pembukuan setelah pandemi dan perang Rusia Ukraina.
"Kami benar menghabiskan miliaran untuk melindungi keluarga dan bisnis dari dampak terburuk pandemi dan krisis energi," katanya.
"Tapi akan sangat tidak adil untuk meninggalkan generasi mendatang dengan utangyang tidak dapat mereka bayar. Itulah mengapa kami mengambil keputusan yang sulit tetapi perlu untuk menyeimbangkan pembukuan guna mengurangi separuh inflasi tahun ini, menumbuhkan ekonomi, dan mengurangi utang," Hunt menjelaskan.
Kemenkeu Sebut Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang. Utang Indonesia yang bertambah juga diimbangi dengan kemampuan membayar utang yang meningkat.
"Alhamdullilah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” ujar Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan, dikutip dari Antara, ditulis Kamis (15/6/2023).
Selain itu, Deni membenarkan utang pemerintah saat ini menembus tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945. Hal ini seperti disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Akan tetapi, Deni menuturkan, pernyataan JK tidak lengkap.
"Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” tutur dia.
Deni menuturkan, utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Namun, saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai tingkat tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia.
Deni menambahkan, utang Indonesia yang meningkat turut diimbangi oleh kemampuan membayar utang yang juga meningkat. Dengan demikian, utang pemerintah dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya.
Selain itu, Deni mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini bisa kelola utang dengan baik. Pengelolaan tersebut tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Adapun utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.
Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.
Advertisement
Utang Luar Negeri Indonesia Turun per April 2023, Jadi Rp 6.028 Triliun
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD 403,1 miliar atau setara dengan Rp 6.028 triliun (kurs 14.954 per dolar AS). Utang Luar Negeri ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar USD 403,3 miliar.
"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Kamis (15/6/2023).
Disisi lain, kata Erwin, utang pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD 194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 194,0 miliar.
"Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," kata Erwin.
BI menilai perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
