Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis survei opini publik menuju Pemilu 2024. Mengawali hasil paparan, Peneliti dari KedaiKOPI Rosnindar Prio Eko Raharjdjo menyampaikan hasil temuannya tentang kepuasan responden dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Pertanyaannya dalam survei, jika kami skala 1-10 bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kinerja Jokowi? dari 1.200 orang yang kami tanya, 77,1 persen ini menyatakan puas atau kalau rata-rata 6,96 dari skala 1-10," kata pria yang karib disapa Cak Rosi ini di Kantor KedaiKOPI Jakarta, Jumat (23/6/2023).
Advertisement
Cak Rosi mengatakan, terjadi peningkatan angka kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan hasil temuan sebelumnya. Angkanya meningkat 2 persen.
"Beberapa survei sebelumnya masih di angka 75 persen, artinya ada peningkatan, dan yang mengaku tidak puas 22,9 persen," tutur dia.
Cak Rosi kemudian membedah sejumlah faktor yang membuat responden puas terhadap pemerintahan Jokowi. Pertama, soal perekonomian yang menjadi dua variabel tertinggi yakni infrastruktur 34,0 persen dan soal bantuan sosial sebesar 30 persen.
"Sementara di variabel ketiga ada kinerja Pak Jokowi yang merakyat di angka 10,3 persen," ujar Cak Rosi.
Dia menerangkan, pada sisi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, paling besar berasal dari faktor kacaunya kenaikan harga komoditas sembilan bahan pokok (sembako).
"Kita beralih ke sisi tidak puas, ternyata 35,2 persen karena harga yang kacau naiknya tidak bisa dikontrol naiknya gila-gilaan. Kita tahu beberapa komoditas seperti sembako naik dan kita memahami ketidakpuasan itu," urai dia.
Faktor Ketidakpuasaan ke Jokowi: Bansos Tidak Tepat Sasaran
Cak Rosi melanjutkan, variabel kedua yang membuat responden tidak puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi adalah bantuan sosial yang ternyata tadi menjadi indikator kepuasan.
"Bantuan sosial ini juga menjadi faktor ketidakpuasan karena tidak tepat sasaran. Faktor ini mendapat suara responden sebesar 25,9 persen," jelas dia.
Cak Rosi mengungkap, salah satu responden yang diwawancarai oleh timnya mengatakan ada kasus di mana seorang tetangga dari responden yang secara ekonomi punya mobil dan kendaraan, rumah dengan lantai bagus mendapat bantuan. Sementara, responden yang rumahnya beralaskan tanah tidak punya kendaraan pribadi justru malah tidak dapat.
"Sehingga dia beralasan distribusi tidak tepat (tidak puas ke Jokowi). Ini yang menjadi highlight kami, ada bantuan sosial tapi ternyata tidak tepat sasaran itu catatan dari kami," kata Cak Rosi.
Kemudian, ada alasan ketiga yang membuat orang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi adalah lapangan kerja yang tidak merata dan tingginya jumlah pengangguran.
"Faktor lapangan kerja disediakan pemerintah tidak merata sebesar 11,3 persen," tandas Cak Rosi.
Survei ini dilakukan di 38 provinsi se-Indonesia pada 29 Mei 2023 hingga 7 Juni 2023. Metode digunakan adalah face to face interview dengan error sampling sebesar kurang lebih 2.83 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen. Populasi responden diketahui dalam rentang usia 17-65 tahun dengan total responden 1.200 orang.
Advertisement
