Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) terus mendorong komitmen penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara).
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dilaksanakan dalam semua penyelenggaraan infrastruktur IKN. Mulai dari tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atau dikenal dengan SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Programme,Construction, Operation, Maintenance).
Advertisement
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur IKN, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memberikan arahan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan serta keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi, khususnya bagi semua pihak yang terlibat di lapangan.
Selanjutnya, aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan aspek komunikasi yang baik pada masyarakat sekitar serta pengendalian dampak sosial.
"Prinsipnya, penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu," kata Danis dalam keterangan tertulis, Minggu (25/6/2023).
Menurut dia, penerapan SMKK ini berlaku untuk semua pembangunan infrastruktur di Indonesia, tidak terkecuali infrastruktur IKN.
Bahkan, Menteri PUPR telah mengeluarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, agar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
"Untuk pekerjaan konstruksi di IKN karena cakupannya besar, pengawasannya berlapis. Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level. Misalnya, paket Jalan Sumbu Kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan Manajemen Konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada Manajemen Konstruksi Induk," terangnya.
Keselamatan Publik dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kalaikan fungsi. Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan APD (alat pelindung diri).
"Tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga keselamatan publik, masyarakat yang ada di sekitar. Misalnya bagaimana manajemen transportasinya juga sudah diatur, termasuk keempat keselamatan lingkungan, misalnya kita menyiapkan nursery untuk bibit-bibit tanaman penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan tol akses IKN yang sedang dibangun," imbuh Danis.
Danis menyampaikan, pemahaman penerapan SMKK juga diimplementasikan pada program pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi (TKK) di IKN. Berdasarkan data Ditjen Bina Konstruksi, sebanyak 2.962 tenaga kerja konstruksi di IKN Nusantara sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja. Rinciannya, sebanyak 2.146 TKK pada 2022 dan 816 TKK hingga 26 Mei 2023.
"Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di IKN ini, officernya atau petugasnya di setiap paket disebut Ahli K3 Konstruksi Utama atau Ahli K3 Konstruksi Madya. Mereka betul-betul mengawasi agar proses pembangunan tadi tidak hanya mengutamakan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan," tandasnya.
Advertisement
Bangun IKN Nusantara, Pemerintah Pakai Teknologi Jerman
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyambut minat pengusaha Jerman untuk bekerjasama dalam pembangunan Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemerintah RI melalui Kementerian PUPR disebutnya sangat terbuka kepada investor untuk menjajaki kerja sama berbagai sektor infrastruktur di IKN Nusantara. Itu bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menawarkan proyek IKN berpotensi penuh untuk investasi dengan skema public private partnership dalam pembangunan gedung, perumahan, rumah sakit, pusat komersial, dan lainnya,” kata Menteri Basuki, Rabu (14/6/2023).Menteri Basuki juga menyampaikan kemungkinan kerjasama dengan para pengusaha asal Jerman terkait pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan untuk diimplementasikan dalam mendukung pembangunan IKN.
“Karena kondisi geo-nya sangat spesifik, kondisi tanah. Mungkin anda memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung kami. Kami juga harus tahu bahwa anda memiliki ahli geotek, sehingga kami dapat mendiskusikan secara detail,” jelas Menteri Basuki.
Sudah Dimulai
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu. Di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, infrastruktur pengendali banjir, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, dan rumah dinas menteri.
Selain itu Menteri Basuki juga menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pembangunan IKN untuk menjaga roda ekonomi nasional.
Tak lupa, ia turut menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah RI dengan Jerman dalam pembangunan infrastruktur sanitasi.
"Yakni Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM) yang tersebar di Kota Malang, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang," pungkas Menteri Basuki.
Advertisement
