Liputan6.com, Jakarta Realisasi penerimaan pajak per Mei 2023 mencapai Rp 830,29 triliun, atau setara 48,3 persen dari target pajak tahun ini. Pendapatannya tumbuh 17,7 persen dibanding tahun lalu.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru waspada. Sebab, pertumbuhan penerimaan pajak hingga Mei 2023 masih lebih rendah daripada periode sama tahun sebelumnya. Terlebih penerimaan per Mei 2023 hanya tumbuh 2,9 persen dibanding Mei 2022.
Advertisement
"Kalau kita lihat, kinerja penerimaan per bulan ini memang menunjukan penerimaan pajak pertumbuhannya makin melandai atau menurun. Pertumbuhannya tidak sekuat awal tahun, karena memang tahun lalu pertumbuhannya sudah sangat tinggi," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).
"Januari-Mei tahun lalu tumbuh 53,5 persen, tahun ini masih tumbuh 17,7 persen. Jadi, kita tumbuh masih double digit di atas pertumbuhan yang sudah tinggi tahun lalu," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjabarkan, realisasi pendapatan dari PPh migas Rp 36,94 triliun atau 60,12 persen dari target, tumbuh 2,48 persen. Sedangkan PPh non migas Rp 486,94 triliun, atau 55,74 persen dari target.
"Artinya ini adalah kenaikan 16,4 persen dibandingkan tahun lalu (untuk PPh nonmigas)," imbuh Sri Mulyani.
Sementara realisasi pendapatan PPN dan PPNBM mencapai Rp 300,64 triliun, atau 40,47 persen dari target penerimaan pajak tahun ini sudah dikumpulkan sampai akhir Mei, tumbuh 21,31 persen. Kemudian PBB dan pajak lainnya Rp 5,78 triliun atau 14,45 persen dari target tahun ini, tumbuh 77,24 persen.
Sebar Rp 714,6 Triliun Bantu Warga Miskin dan Anak Sekolah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun. Ia mengklaim, sebesar 51,2 persen dinikmati langsung oleh masyarakat.
"Terutama masyarakat miskin. Kita lihat untuk bantuan PKH sebesar Rp 14,7 triliun ada 9,9 juta keluarga penerima manfaat. Kartu sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat," paparnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).
"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah disebutnya sudah membayar Rp 19,3 triliun bagi 96,7 juta jiwa masyarakat untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Mereka kalau sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya, karena pemerintah sudah membayar Rp 19,3 triliun hingga Mei 2023 untuk 96,7 juta jiwa, terutama kelompok miskin dan rentan," terangnya.
Gelontoran lainnya, untuk bantuan benih, mulsa, dan pupik organik Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit equivalen ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Lalu juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator.
Berikutnya, bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Kemudian bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.
Advertisement
Bidang Pendidikan
Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar. Kemudian, Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah bagi 692 ribu mahasiswa.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan dana BOS (biaya operasi sekolah) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN," tutur Sri Mulyani.
Belanja lainnya dialokasikan untuk bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana gempa Cianjur, dengan membangun kembali 42,4 ribu unit rumah senilai Rp 1,2 triliun. Lalu, pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana mencapai Rp 46,5 triliun.
Sedangkan melalui belanja non kementerian/lembaga, belanja APBN dialokasikan pada subsidi dan kompensasi listrik Rp 35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Lalu, subsidi dan kompensasi BBM Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter.
Selanjutnya, pemerintah sudah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 triliun untuk 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja sebesar Rp 1,5 triliun untuk 454,1 ribu peserta, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit.
