Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengaku tak segan akan mencopot penjabat (Pj) kepala daerah apabila tidak bisa mengendalikan inflasi selama tiga bulan berturut-turut.
Selain itu, inflasi daerah harus di bawah inflasi nasional. Oleh karena itu, jika terbukti ada kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi maka akan dilaporkan ke Presiden untuk dicopot.
Advertisement
"Pj saya sudah bilang, Pj sekarang kalau tiga bulan berturut-turut di atas nasional (inflasinya) saya ganti, saya akan lapor ke presiden," kata Tito saat ditemui usai Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta,Senin (26/6/2023).
Dia pun mencatat, sebelumnya terdapat 105 pejabat Kepala Daerah yang ditugaskan untuk bisa mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing, dan tahun ini jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 170 pejabat kepala daerah.
"Penjabat Kepala Daerah yang ditugaskan 105 tahun lalu, tahun ini 170," jelasnya.
Selain itu, Kementerian dalam negeri pun telah mengantongi data daerah-daerah yang tingkat inflasinya di atas nasional. Tapi, Tito enggan menyebutkan secara rinci daerah mana saja yang Pj kepala daerahnya kemungkinan masuk daftar ganti.
"Ada beberapa yang saya tolak, liat saja yang beberapa yang tinggi di atas nasional gubernurnya suratnya saya ambil dan saya simpan aja. Nggak perlu tahu. Pokoknya di daerah itu inflasinya di atas 4 persen, usulan nanti dari gubernur pasti akan saya masukin ke laci saya aja," tegas Mendagri.
Daerah Inflasi Tertinggi
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun dari rilis BPS per 2 Mei 2023, daerah dengan posisi inflasi tertinggi di tingkat provinsi yaitu Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat.
Sedangkan inflasi tertinggi untuk kabupaten yakni Kotabaru, Sumenep, Sikka, Mimika, dan Banggai. Sementara untuk tingkat kota yaitu Tual, Surabaya, Ternate, Kendari, dan Kotamobagu.
Lebih lanjut, Tito menegaskan, Kementerian dalam negeri akan terus memantau perkembangan inflasi di setiap daerah.
Disamping itu, pihaknya akan mempertimbangkan kepala daerah yang bisa menjaga inflasi secara stabil.
"Kalau Gubernur nya saya lihat bisa kendalikan inflasi kita akan pertimbangkan dan usulkan bupatinya, stafnya, sebagai kepala daerah bupati walikota itu menguntungkan dia itu. Kalau seandainya kita lihat di atas nasional aja terus, kita usulkan nggak itu nanti calon bupati walikotanya dari pusat saya taro nanti," pungkasnya.
Advertisement
Inflasi Mei 2023 Capai 4 Persen, BPS: Turun dari Bulan Sebelumnya
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Mei 2023 secara bulanan atau month to month (mtm) sebesar 0,09 persen. Sehingga inflasi tahunan atau year on year (YoY) dibanding Mei 2022 sebesar 4,00 persen, sementara inflasi tahun kalender atau year to date 1,10 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan catatan inflasi April 2023. Kala itu, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,33 persen, dengan inflasi tahunan mencapai 4,33 persen.
"Jika dilihat secara series, inflasi Mei 2023 secara bulan ke bulan lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, sebesar 4,33 persen. Juga lebih rendah dibanding inflasi di bulan yang sama tahun lalu, Mei 2022 sebesar 0,40 persen," jelas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin (5/6/2023).
Pudji menyampaikan, penyumbang inflasi bulanan tertinggi Mei 2023 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi sebesar 0,48 persen dan andilnya 0,13 persen.
"Tapi, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tersebut diredam oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, serta transportasi," imbuhnya.
Komoditas penyumbang inflasi secara month to month terbesar di antaranya adalah bawang merah dan daging ayam ras dengan andil sebesar 0,03 persen. Disusul ikan segar, telur ayam ras, rokok kretek filter, dan bawang putih dengan andil sebesar 0,02 persen.
Adapun berdasarkan sebaran inflasi Mei 2023 menurut wilayah, dari total 90 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), sebanyak 77 kota mengalami inflasi dan 13 lainnya alami deflasi.
"Secara umum terlihat dari 90 kota IHK, terdapat 77 kota yang mengalami inflasi. Dari kota tersebut, 67 kota mengalami inflasi di atas inflasi nasional, dan 10 kota lainnya mengalami inflasi di bawah inflasi nasional. Sedangkan 13 kota lainnya mengalami deflasi," tutur Pudji.
