Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia telah melewati salah satu penutupan sekolah terlama di dunia. Ekonom senior Bank Dunia, yakni Shinsaku Nomura, memaparkan bahwa selama pandemi, Indonesia menutup sekolah secara penuh selama 644 hari. Ini menandai durasi terpanjang setelah India yang menutup sekolah selama 649 hari, Filipina 532 hari, Vietnam 321 hari dan Singapura 115 hari.
"Jenis keterlibatan juga berubah, yang dulunya tatap muka secara penuh, sekarang setelah pembukaan kembali pembelajaran jarak jauh online jauh lebih umum," kata Shinsaku Nomura dalam acara peluncuran Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2023, Senin (26/6/2023).
Advertisement
Selain itu, Nomura juga mengungkapkan, Indonesia telah mengalami learning loss atau menurunnya pengetahuan dan keterampilan pada matematika dan bahasa kurang lebih selama 11 bulan, di tingkat nasional.
Berkurangnya pengetahuan dan keterampilan pada Matematika menembus -11,2 dan bahasa mencapai - 10,8.
"Ini dialami oleh pelajar termasuk mereka di kelas satu (sekolah dasar) ketika sekolah pertama kali ditutup pada tahun 2020," papar Nomura.
"Kabar baiknya, meski memiliki salah satu periode penutupan sekolah terlama di dunia, learning loss di Indonesia mungkin tidak sebesar tren global," lanjutnya.
Di sisi lain, masih terjadi ketimpangan pada pelajar di rumah tangga miskin, yang mengalami learning loss pada matematika dan bahasa selama 18 sampai 27 bulan.
Sri Mulyani Sebar Rp 366,2 Triliun Bantuan Warga Miskin hingga Anak Sekolah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun. Ia mengklaim, 51,2 persen daripadanya dinikmati langsung oleh masyarakat, khususnya warga miskin.
"Terutama masyarakat miskin. Kita lihat untuk bantuan PKH sebesar Rp 14,7 triliun ada 9,9 juta keluarga penerima manfaat. Kartu sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat," paparnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).
"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah disebutnya sudah membayar Rp 19,3 triliun bagi 96,7 juta jiwa masyarakat untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Mereka kalau sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya, karena pemerintah sudah membayar Rp 19,3 triliun hingga Mei 2023 untuk 96,7 juta jiwa, terutama kelompok miskin dan rentan," terangnya.
Gelontoran lainnya, untuk bantuan benih, mulsa, dan pupik organik Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit equivalen ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Lalu juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator.
Berikutnya, bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Kemudian bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.
Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar. Kemudian, Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah bagi 692 ribu mahasiswa.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan dana BOS (biaya operasi sekolah) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN," tutur Sri Mulyani.
Advertisement
Bantuan Perumahan
Belanja lainnya dialokasikan untuk bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana gempa Cianjur, dengan membangun kembali 42,4 ribu unit rumah senilai Rp 1,2 triliun. Lalu, pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana mencapai Rp 46,5 triliun.
Sedangkan melalui belanja non kementerian/lembaga, belanja APBN dialokasikan pada subsidi dan kompensasi listrik Rp 35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Lalu, subsidi dan kompensasi BBM Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter.
Selanjutnya, pemerintah sudah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 triliun untuk 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja sebesar Rp 1,5 triliun untuk 454,1 ribu peserta, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit.
