SBY: Jokowi Berhak Endorse Capres Tertentu Asal Tidak Pakai Sumber Daya Negara

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberikan dukungan atau endorsement kepada capres yang akan maju di Pilpres 2024.

"Adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres dan atau Cawapres. Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan 'keberpihakan' itu dianggap keliru. Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya," tulis SBY dalam buku yang baru saja diluncurkan 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi', Senin (26/6/2023).

SBY juga tidak menyalahkan jika Jokowi melakukan kerja politik untuk memenangkan capres pilihannya.

"Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," sambungnya.

Selain itu, Jokowi dalam mengendors salah satu caprea atau cawapres, dianggap tidak etis jika lembaga intelijen (BIN), Polri, TNI, Penegak Hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan.

Sebab, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil.

"Siapapun di negeri ini, tentu termasuk Presiden, jika melakukan perbuatan sehingga sebuah pemilihan umum, termasuk Pilpres, benar-benar tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil ini sudah berkategori melanggar konstitusi. Ingat, amanah UUD 1945, 'Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," ucap SBY.

Selain itu, dia juga berharap agar cawe-cawe Presiden Jokowi tidak untuk menghalang-halangi capres atau cawapres lain untuk ikut dalam kontestasi demokrasi di 2024 mendatang.

"Artinya, siapapun yang ingin menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024 tidak boleh dihalang-halangi, apalagi jika dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan," imbuh dia.