Liputan6.com, Jakarta - Isu lingkungan dan perubahan Iklim menjadi topik yang tidak pernah luput ditanyakan kepada tiap calon pemimpin bangsa. Tidak jarang, kedua hal itu juga menjadi "jualan" dari rencana program yang akan ditawarkan bila mereka terpilih.
Mengutip arsip digital Liputan6.com, Prabowo Subianto yang diyakini kembali maju untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 misalnya. Pada debat Capres tahun 2019 melawan Jokowi, dirinya sempat menegaskan tidak ada ruang bagi mereka yang merusak lingkungan, khususnya di tingkat korporasi.
Advertisement
"Jika saya diberi mandat memimpin pemerintahan, saya akan menegakkan hukum yang harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut," kata Prabowo saat menjawab pertanyaan panelis seputar lingkungan hidup dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019 silam.
Tidak hanya itu, Prabowo juga mengaku punya ketegasan yang siap menindak kepada korporasi yang melanggar ketentuan lingkungan tanpa pandang bulu.
"Banyak tempat selama puluhan tahun, banyak perusahaan besar melanggar lingkungan dengan meninggalkan limbah, tidak mau bayar pajak, tidak mau bersihkan limbah. Saya akan tegakkan hukum untuk mereka," tegas dia.
Tidak hanya itu, dalam menghindari kewajibannya itu, Prabowo mengaku juga masih ada kongkalikong antara perusahaan itu dengan para pejabat yang berwenang.
"Saya akan tegakkan pemerintah yang bersih dan nggak akan ada kongkalikong orang yang melanggar pencemaran lingkungan," tegas dia.
Bahkan yang paling kontroversial dari jawaban Prabowo terkait isu ini adalah, saat dirinya ingin membelah dua Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal itu dilakukan agar pengawasan bisa lebih efektif ketimbang saat ini.
Ganjar Pranowo soal Isu Lingkungan
Lain Prabowo lain pula Ganjar Pranowo. Sosok yang lebih dekat dengan gaya muda kekinian punya cara berbeda terkait isu lingkungan dan perubahan iklim.
Pada salah satu kesempatan, Ganjar sempat menyinggung soal sistem ekonom sirkular. Menurut dia, hal itu adalah konsep ramah lingkungan yang digandrungi para anak muda.
Diketahui, Ekonomi Sirkular merupakan konsep yang memungkinkan sumber daya dipakai selama mungkin dan diregenerasi.
Ganjar mengaku sudah mengadopsi konsep tersebut di Jawa Tengah. Selaku gubernur, Ia kerap menggunakan panas matahari, gas rawa, geothermal, serta angin dan air. Melalui pemanfaatannya, dia mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dalam bentuk geothermal, pembangkut listrik tenaga surya (PLTS), hingga saluran gas pengganti LPG 3 Kg.
Ganjar menjelaskan, sebenarnya ekonomi sirkular merupakan tren yang sering dipakai masyarakat dalam menjaring usaha. Misalnya pengolahan kulit buah, ampas tahu, dan bahan lainnya menjadi produk bernilai jual.
"Kalau kemudian masyarakat punya problem di tempatnya masing-masing dan dia ingin menyelesaikan, itu berdasarkan sumber atau resources yang ada di situ, mereka mampu untuk mengolahnya kembali,” kata Ganjar usai menghadiri sumpah jabatan Ketua DPRD di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Senin 5 Juni 2023.
Berangkat dari hal itu, Ganjar menyebut berbagai dinas di Provinsi Jateng berupaya melakukan hal serupa terhadap banyak sumber daya yang ada untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Ternyata praktek-praktek baik (ekonomi sirkular) itu ada dan kami mencoba mendampingi,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga terinspirasi dari anak-anak muda dan generasi Z yang kerap kreatif menerapkan ekonomi sirkular dalam bentuk usaha produk yang menggunakan bahan bekas. Seperti handcraft, lukisan, pakaian, dan lain sebagainya.
"Ternyata kan generasi-generasi muda sekarang itu sangat berorientasi pada isu lingkungan, bagaimana kemudian dunia itu lebih baik dan lebih nyaman. Maka semua yang hari ini mengganggu, contoh saja sampah, mereka mencoba untuk mengolah,” kata Ganjar.
Advertisement
Lalu Bagaimana dengan Anies?
Sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan paham betul dengan ibu kota yang menjadi sorotan publik terkait isu lingkungan dan perubahan iklim.
Mungkin kita masih ingat, kala Jakarta menjadi kota dengan tingkat kepekatan polusi tertinggi sedunia. Bahkan Forum Warga Kota Jakarta sampai menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta karena diyakini menjadi pihak yang bertanggungjawab.
"Dia tidak menjalankan mandatnya sebagai gubernur sehingga Jakarta menjadi kota nomor satu terpolusi di dunia. Kami menggugat Gubernur DKI, kami minta pengadilan menghukum gubernur," ujar koordinator penggugat Azas Tigor Nainggolan, seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Selasa 6 Agustus 2019.
Menjawab hal itu, Anies menyadari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dia menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menangani masalah polusi lewat Instruksi Gubernur No 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, sebelum adanya gugatan.
"Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/9/2021).
"Salah satu poin dalam Ingub Nomor 66/2019 adalah Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan, dan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020, sesuai amar keputusan Majelis Hakim poin 1A," sambungnya.
Sejak diberlakukannya Ingub tersebut, Anies mengklaim perbaikan kualitas udara di Ibu Kota mulai dirasakan.
Selain itu, Anies tercatat juga pernah bertemu dengan Presiden Dewan Perdagangan Britania Raya atau Menteri Perdagangan Internasional Inggris, Anne-Marie Trevelyan di Stasiun MRT, Bundaran Hotel Indonesia, Rabu 23 Februari 2022. Anies Baswedan mengatakan, pertemuan itu membahas potensi kerja sama Jakarta dengan Inggris di bidang iklim.
"Kami tadi membahas potensi kolaborasi antara Jakarta dengan Inggris dalam berbagai program terkait iklim, apalagi Jakarta memiliki target untuk mencapai zero emisi pada tahun 2050. Diharapkan, dengan kolaborasi ini akan membuat Jakarta semakin menjadi kota yang berketahanan iklim," tulis Anies lewat akun Instagram pribadinya, Rabu (23/2/2022).
Di sana, keduanya membayangkan untuk mengubah wajah Jakarta dari kota yang dulu didominasi kemacetan dan berpolusi, menjadi perintis dalam penyediaan transportasi publik yang aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan.
AHY Ikut Bersuara
Belakangan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan pidatonya yang menyuarakan kesadaran bagi generasi muda untuk tidak abai soal perubahan iklim.
Hal itu disampaikan AHY dalam diskusi “Rembuk Kebangsaan untuk Iklim” Indonesia Net-zero Summit 2023, yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Ballroom Djakarta Theater, Sabtu (24/6) sore.
“Bicara bumi kita artinya itu menjadi survival interest seluruh bangsa di dunia. Kita semua harus menjadi bagian dari itu, terutama anak-anak muda," ajak AHY dalam siaran pers diterima, Minggu (25/6/2023).
AHY meyakini, anak muda harus menjadi agen perubahan. Sebab, jika abai dengan ancaman perubahan iklim, berarti abai dengan generasi saat ini hingga ke generasi anak cucu nanti.
AHY pun berharap, pemerintah dapat memiliki kebijakan dan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada iklim dan kelestarian lingkungan.
“Yang jelas kita berharap kebijakan dan regulasi yang dilahirkan dalam iklim yang demokratis itu benar-benar berpihak pada lingkungan, berpihak pada iklim. Jangan hanya di atas kertas," minta AHY.
"Harus konsisten antara kebijakan regulasi dan implementasinya,” imbuhnya.
Advertisement
