Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan, layanan Buy The Service atau BTS Teman Bus di 10 kota telah meraup pendapatan hingga Rp 31 miliar sejak dioperasikan pada Oktober 2022.
Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (kemenhub), Tonny Agus Setiono, mengatakan keuntungan tersebut disetor kepada kas pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Advertisement
"Kalau di kami sejak tanggal 31 Oktober tahun lalu sampai dengan per Juni minggu lalu, kurang lebih Rp 30-31 miliar pendapatan yang kami terima," ujar Tonny di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
10 Kota
Selama beroperasi sejak tahun lalu, layanan BTS Teman Bus telah berjalan di 10 kota, mulai dari Kota Palembang, Surakarta, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Banyumas.
Pengenaan tarifnya pun beragam, yakni termurah senilai Rp 3.600 di Kota Yogyakarta hingga termahal Rp 6.200 di Kota Surabaya.
Namun begitu, Tonny mengatakan, pihaknya belum bisa menghitung berapa potensi keuntungan yang bisa didapat dari pengoperasian layanan BTS Teman Bus hingga akhir 2023 ini.
"Karena nanti ada tarif khusus, tarif umum, kita coba lihat. Mungkin baru tahun depan kita coba targetkan berapa capaian untuk PNBP," ungkap dia.
"Karena ini baru ya di Direktorat Angkutan Jalan, PNBP baru. Sehingga belum diberi target, masih untung. Kalau udah ditarget kerja keras ini supaya target itu bisa dicapai," kata Tonny.
Tren Penurunan Penumpang
Selain itu, ia menambahkan, pendapatan dari BTS Teman Bus juga tergerus akibat mulai bertarifnya layanan tersebut. Dia lantas membandingkan angka load factor pada layanan Biskita Transpakuan Bogor yang anjlok sejak berbayar.
Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, Ghoefron Koerniawan meneruskan, angka load factor pada Biskita Transpakuan Bogor turun dari 98,71 persen saat digratiskan menjadi 48,84 persen ketika dikenai tarif Rp 4.000.
"Dengan adanya penurunan load factor setelah diberlakukannya tarif, maka BPTJ mengusulkan skema tarif untuk pelajar, lansia, dan difabel diberlakukan tarif khusus sebesar Rp 2.000," terangnya.
"Serta diberlakukannya integrasi atau pindah moridor dalam waktu 90 menit tidak dikenakan biaya," kata Ghoefron.
Advertisement
Telan Subsidi Rp 625 Miliar, Program Teman Bus Efektif Tarik Penumpang?
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai program transportasi umum skema buy the service (BTS) perlu dievaluasi, meskipun tren jumlah penumpang Program tersebut mengalami tren peningkatan.
Djoko menjelaskan, penyediaan transportasi umum perkotaan berdasarkan amanah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Diperkuat dengan Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.
Program Buy the Service dilakukan dengan membeli layanan dari operator (mensubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan) dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pemerintah menjadi penanggung resiko penyediaan layanan angkutan dikarenakan tingginya Biaya Operasional Angkutan Massal. Pemerintah memberikan lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
Tercatat sejak 2022, ada 11 kota yang sudah menerima bantuan penyelenggaraan transportasi umum perkotaan. Sebanyak 10 kota Program Teman Bus disubsidi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan 1 kota oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Sepuluh kota (Medan, Palembang, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, dan Makassar) itu memiliki 48 koridor dilayani 741 armada bus dan 111 armada angkutan pengumpan (feeder). Program Bis Kita untuk Trans Pakuan di Kota Bogor (disubsidi melalui BPTJ) memiliki 4 koridor dengan 49 armada bus.
Pengelolaan Mandiri
Pengelolaan MandiriSaat ini, sudah ada 11 pemda yang sudah mandiri mengelola transportasi umumnya, seperti Trans Koetaradja (APBD Prov. Aceh), Trans Padang (APBD Kota Padang), Trans Metro Pekanbaru (APBD Kota Pekanbaru), Tayo (APBD Kota Tangerang), Trans Semarang (APBD Kota Semarang), Trans Jateng (APBD Prov. Jateng), Trans Jogja (APBD Prov. DIY), Trans Jatim (APBD Prov. Jatim), Surabaya Bus (APBD Kota Surabaya), Trans Banjarmasin (APBD Kota Banjarmasin), Trans Banjarbakula (APBD Prov. Kalsel). Pemkot. Palembang pernah memberikan subsidi untuk Trans Musi, namun sejak tahun 2022 dihentikan.
Alokasi anggaran subsidi untuk program ini melalui Dirjenhubdat dimulai tahun 2020 untuk 5 kota (Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta dan Denpasar) sebesar Rp 56,9 miliar, tahun 2021 untuk 10 kota sebesar Rp 292,7 miliar, tahun 2022 (Rp 550 miliar) dan tahun 2023 (Rp 625,7 miliar).
"Setelah hampir tiga tahun beroperasi, Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan di 10 kota," kata Djoko, Senin (5/6/2023).
Advertisement
