Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis sebuah buku berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong'. Buku tersebut diterbitkan untuk jajaran pemimpin dan kader Demokrat.
Salah satu isu yang diulas SBY yakni dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sejumlah capres, akan menjadi masalah jika capres lain tidak bisa maju dalam pilpres 2024.
Advertisement
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, apabila capres yang diusung oleh koalisi gagal maju, itu bukan datang dari pemerintah. Sebab, pemerintah tidak mungkin melanggar konstitusi membatasi hak konstitusional masyarakat.
"Nah kalau engga bisa terbang jangan salahkan udara dong, ya kan? Jangan dibilang udaranya yang enggak bersahabat kalau engga bisa terbang. Periksa dong sayapnya, ya kan? Kalau pesawat engine-nya, pilotnya, jangan-jangan pilotnya enggak bisa nerbangin pesawat ya kan, yang disalahin udara, gitu loh," kata Masinton, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
Dia menegaskan, jika ada salah satu capres yang tidak bisa maju, jangan menyalahkan pemerintah. Seharusnya, koalisi tersebut harus berusaha untuk memenuhi syarat untuk mengusung capres adalah presidential threshold 20 persen.
"Jadi ditanyakan partai-partai politik yang akan mengusung keseriusan dari masing-masing parpol tadi," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai tidak ada yang salah dengan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Begitu pula jika Jokowi meminta para Ketua Umum Parpol yang mayoritas menteri Kabinet mengikuti perintahnya.
Ancaman untuk Cegah Capres-Cawapres Ketiga
Namun, kata SBY, cawe-cawe itu akan bermasalah apabila meminta para ketum partai politik dengan ancaman untuk mencegah munculnya Capres dan Cawapres ketiga.
"Apabila Pak Jokowi bersama pembantunya-pembantunya bekerja secara “all out” agar para pemimpin parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tidak membentuk pasangan ketiga disertai se-macam ancaman, ya inilah yang bisa menjadi masalah," kata SBY dalam buku berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi' dikutip, Senin 26 Juni 2023.
SBY mendengar, ada ancaman kepada pimpinan partai bakal ditersangkakan oleh kasus hukum bila tidak ikut perintah Jokowi tersebut. Informasi itu muncul dari pengakuan elite-elite partai politik.
"Bahasa yang mudah dimengerti oleh publik adalah dia akan dijadikan tersangka dalam proses penuntutan hukum," ujar dia.
Lebih lanjut, para elite partai pun takut lantaran Jokowi kabarnya memiliki jejak kasus hukum mereka.
"Konon, Pak Jokowi dan pembantu-pembantunya merasa mengantongi kasus-kasus pelanggaran hukum dari para pemimpin parpol tersebut. Kalau hal ini benar-benar terjadi, atau ya memang begitu yang terjadi, ini akan menjadi kasus yang serius," ungkap SBY.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
