Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Juni 2023 secara bulanan atau month to month (mtm) mencapai 0,14 persen. Sehingga inflasi tahunan atau year on year (YoY) dibanding Mei 2022 menjadi 3,52 persen, sementara inflasi tahun kalender atau year to date 1,24 persen.
"Jika dilihat secara seris, inflasi Juni 2023 secara bulan ke bulan terlihat lebih tinggi dibandingkan Mei 2023 yang sebesar 0,09 persen. Namun, inflasi ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan yang sama di tahun lalu Juni 2022 yang sebesar 0,61 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/7).
Advertisement
Penyumbang utama terbesar inflasi Juni 2023 berasal dari kelompok makanan minuman dan tembakau, dengan inflasi sebesar 0,39 persen dan andil 0,10 persen.
Sementara komoditas penyumbang inflasi terbesar mtm terbesar, antara lain daging ayam ras dengan andil (0,06 persen). Kemudian, tarif angkutan udara dengan andil (0,04 persen), telur ayam ras dengan andil (0,02 persen), hingga ketimun (0,01 persen)
"Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen," pungkasnya.
Jokowi Kaget Harga Daging Ayam Tembus Rp 50.000 per Kg
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku kaget mendapati harga daging ayam melonjak hingga Rp50.000 per kilogram.Hal itu diungkapkan usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6).
"Yang naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga Rp30.000-Rp32.000, ini sudah mencapai Rp50.000," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Palmerah
Mengetahui hal ini, Jokowi akan mengecek langsung di mana letak masalah kenaikan harga daging ayam tersebut. Kemungkinan, kata dia, ada pada persoalan pasokan. "Akan saya cek, mungkin ada problem disuplainya, pasokannya," kata Jokowi
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Mendagri Bakal Pecat Kepala Daerah Tak Becus Kendalikan Inflasi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengaku tak segan akan mencopot penjabat (Pj) kepala daerah apabila tidak bisa mengendalikan inflasi selama tiga bulan berturut-turut.
Selain itu, inflasi daerah harus di bawah inflasi nasional. Oleh karena itu, jika terbukti ada kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi maka akan dilaporkan ke Presiden untuk dicopot.
"Pj saya sudah bilang, Pj sekarang kalau tiga bulan berturut-turut di atas nasional (inflasinya) saya ganti, saya akan lapor ke presiden," kata Tito saat ditemui usai Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta,Senin (26/6/2023).
Dia pun mencatat, sebelumnya terdapat 105 pejabat Kepala Daerah yang ditugaskan untuk bisa mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing, dan tahun ini jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 170 pejabat kepala daerah.
"Penjabat Kepala Daerah yang ditugaskan 105 tahun lalu, tahun ini 170," jelasnya.
Selain itu, Kementerian dalam negeri pun telah mengantongi data daerah-daerah yang tingkat inflasinya di atas nasional. Tapi, Tito enggan menyebutkan secara rinci daerah mana saja yang Pj kepala daerahnya kemungkinan masuk daftar ganti.
"Ada beberapa yang saya tolak, liat saja yang beberapa yang tinggi di atas nasional gubernurnya suratnya saya ambil dan saya simpan aja. Nggak perlu tahu. Pokoknya di daerah itu inflasinya di atas 4 persen, usulan nanti dari gubernur pasti akan saya masukin ke laci saya aja," tegas Mendagri.
Advertisement
Daerah Inflasi Tertinggi
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun dari rilis BPS per 2 Mei 2023, daerah dengan posisi inflasi tertinggi di tingkat provinsi yaitu Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat.
Sedangkan inflasi tertinggi untuk kabupaten yakni Kotabaru, Sumenep, Sikka, Mimika, dan Banggai. Sementara untuk tingkat kota yaitu Tual, Surabaya, Ternate, Kendari, dan Kotamobagu.
Lebih lanjut, Tito menegaskan, Kementerian dalam negeri akan terus memantau perkembangan inflasi di setiap daerah.
Disamping itu, pihaknya akan mempertimbangkan kepala daerah yang bisa menjaga inflasi secara stabil.
"Kalau Gubernur nya saya lihat bisa kendalikan inflasi kita akan pertimbangkan dan usulkan bupatinya, stafnya, sebagai kepala daerah bupati walikota itu menguntungkan dia itu. Kalau seandainya kita lihat di atas nasional aja terus, kita usulkan nggak itu nanti calon bupati walikotanya dari pusat saya taro nanti," pungkasnya.
