Liputan6.com, Jakarta - Dunia maya kembali dihebohkan oleh DPR. Kali ini soal perubahan nama gedung parlemen di kawasan Senayan itu di Google Maps. Nama Gedung DPR berubah menjadi beragam nama tak enak didengar, mulai dari kandang tikus, Gedung Korupsi, hingga peternakan tikus. Ada pula yang mengubah singkatan DPR menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat.
Hal itu terlihat dari tangkapan layar yang dibagikan akun Instagram @cermative pada Senin (3/7/2023). Warganet pun berbondong-bondong meninggalkan komentar di unggahan tersebut. Sebagian besar mendukung nama baru Gedung DPR tersebut.
Advertisement
"Lah benar , fakta ... Setujuh bngat .. Nih yg buat rakyat hrus melindungi 😂," tulis seorang warganet.
"Cocok bngt namanyaa itu min👏," imbuh yang lain.
"pescontrol seluruh indonesia senang mendengar berita ini,siap taburkan racun tikus," kata warganet berbeda.
"Emang boleh sefakta ini nyatanya uang bantuan sosial nyampe ke rakyat cuma 20%," imbuh warganet lain.
Meski begitu, sebagian warganet mengkhawatirkan unggahan tersebut akan menimbulkan masalah hukum bagi pengubah nama. "dak bahaya ta🤓🤓🤓," tulis warganet.
"Gak Bahaya Tah, Bahaya Gak Tahhh, Tahhh Gak Bahaya??" ujar yang lain menegaskan.
Berdasarkan penelusuran Liputan6.com di Google Maps pada Senin malam, nama DPR yang aneh-aneh tersebut sudah tak ada lagi. Semua titik di Komplek DPR/MPR/DPD kembali ke nama asalnya. Tidak diketahui siapa yang mengubah nama Gedung DPR tersebut. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas perubahan nama tersebut.
Sejarah Gedung DPR
Mengutip laman mpr.go.id, komplek gedung parlemen didirikan pada 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965. Pembangunannya merupakan ide dari Presiden ke-1 RI, Sukarno, mengingat Indonesia akan menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo, Dpl.Ing. yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada 22 Februari 1965. Pembangunan sempat terhambat karena peristiwa G 30 S PKI dan dilanjutkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 tertanggap 9 November 1966 yang peruntukannya diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.
Komplek MPR/DPR/DPD RI terdiri dari beberapa gedung. Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas. Masyarakat kerap menyebutnya sebagai gedung kura-kura.
Terdapat pula Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan, Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, Gedung Bharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, dan Masjid Baiturrahman.
Advertisement
Sasaran Demonstrasi Massa
Di komplek Gedung MPR/DPR RI, terdapat kolam air mancur dengan patung Elemen Estetik dan diapit oleh tiang bendera berjumlah 35 buah dan Gedung dengan tulisan besar Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan titik pandang utama tangga yang besar dan tinggi masuk Gedung Nusantara.
Wujud Patung Elemen pada dasarnya berupa tiga bulatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Patung Elemen Estetik ini adalah karya Drs. But Mochtar dari Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung.
Teknik pembuatan Patung Elemen Estetik adalah dibuat dari konstruksi rangka besi dengan lapisan sheet tembaga ditanamkan pada pondasi beton. Pembuatan Patung Elemen Estetik selesai pada 1977.
DPR kerap jadi sasaran demonstrasi massa yang menyuarakan kepentingan mereka. Ketidakadilan dan pengabaian para anggota dewan seringkali diekspresikan dengan cara unik, salah satunya ditunjukkan oleh aktor Jefri Nichol saat ikut berdemo menolak UU Cipta Kerja pada Kamis, 6 April 2023.
Ia melemparkan bangkai tikus ke Gedung DPR sembari berorasi di hadapan ribuan demonstran. "Gua di sini cuma mau nyampein turut berdukacita atas matinya nalar dan kemanusiaan. Mereka bukan manusia tapi tikus-tikus. Melindungi oligarki dan orang-orang pada korup," kata Jefri saat memberikan orasi dikutip dari Regional Liputan6.com.
Anggaran Pengecatan Kubah DPR
Pada Mei 2022, DPR juga menghebohkan publik setelah anggaran pengecatan Rp4,56 miliar untuk kubah Gedung Nusantara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim bahwa anggaran sebesar itu bukan sekadar untuk pengecatan biasa.
"Sebenarnya bukan pengecatan lebih pasnya waterproofing. Kita pernah melakukan waterproofing terhadap dome gedung nusantara atau gedung kura-kura yang kita kenal itu pada tahun 2015 terakhir," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022, dikutip dari kanal News Liputan6.com.
Indra mengatakan, bagian atas dome gedung kura-kura itu banyak bagian yang telah menggelembung dan menampung air. Ada juga bagian yang sudah retak dan struktur beton yang berjamur. Kebutuhan waterproofing dome gedung Nusantara itu untuk mempersiapkan agenda kenegaraan pada 6 Agustus 2022 dan pertemuan P20 pada 5-6 Oktober 2022.
"Sehingga kita melakukan kembali waterproofing untuk persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus itu nota APBN pemerintah presiden kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan P20 yang dihadiri 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," jelas Indra.
Dialokasikan anggaran sebesar Rp4,4560 miliar untuk pengecatan terhadap 5208 meter luas atap, termasuk kerangka beton menggunakan bahan tertentu.
Advertisement
