Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan rekapitulasi usulan topik kajian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Usulan topik kajian tersebut dihimpun dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Melalui upaya tersebut, Yusharto berharap kebijakan yang diputuskan pemerintah nantinya dapat semakin berkualitas karena sesuai dengan data dan fakta di lapangan.
Demikian disampaikan Yusharto saat menghadiri Sosialisasi Pengisian Usulan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar pada Aplikasi Website Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Tahun 2023, Senin (3/7/2023).
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan secara garis besar sejumlah topik permasalahan yang disampaikan ke BRIN meliputi kemiskinan, stunting, ekonomi, pertambangan, perkebunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), perikanan, bahan bakar alternatif, ketahanan pangan, pelayanan publik, penanggulangan bencana, transportasi, pariwisata, pertanian, pengelolaan sampah, telekomunikasi, infrastruktur, pengangguran, peternakan dan kebudayaan.
Yusharto berharap BRIN dapat memberi dukungan meliputi anggaran sekaligus dukungan SDM agar usulan topik kajian yang sudah terhimpun dapat segera terlaksana. Mengingat seluruh peneliti BSKDN telah berpindah ke BRIN sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 yang menyatakan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Peneliti di Kementerian/Lembaga harus beralih menjadi ASN di BRIN.
"Jadi kita berharap ada dukungan dari BRIN apakah dengan alokasi yang sudah tertentu, atau dengan tujuan seperti yang ada di Deputi Bidang Pembangunan dan Kebijakan BRIN saat ini ataukah dengan hiba bersaing yang coba kita usulkan lewat operasi-operasi riset yang ada di BRIN," jelasnya.
Kendati tidak lagi memiliki peneliti, Yusharto menegaskan pihaknya siap berkolaborasi bersama BRIN dan pemerintah daerah untuk mengawal terlaksananya kajian sesuai dengan topik yang telah dihimpun. Dia menambahkan, BSKDN siap membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para peneliti. Tidak hanya itu, pihaknya juga mempersilakan peneliti maupun pemerintah daerah menggunakan fasilitas infrastruktur untuk bekerja.
"Kami siap untuk kolaborasi dalam memberikan informasi dan bisa menggunakan fasilitas, fasilitas bisa gratis, kalau dalam bentuk anggaran berikut personil BSKDN sudah tidak punya peneliti lagi," tambahnya.
Yusharto berharap kolaborasi pihaknya bersama BRIN dan pemerintah daerah dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi lebih baik. "Sekali lagi sangat berharap dari hasil penelitian-penelitian yang ada di BRIN bisa menjadi input untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas," pungkasnya.
Baca Juga
Advertisement
