Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan alternatif untuk mengatasi polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Salah satu alternatifnya adalah tidak dibubarkan, tapi dilakukan pembinaan.
"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan aqidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita, di dalam berbangsa bernegara," kata Ma'ruf di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).
Advertisement
Ma'ruf memahami masyarakat ingin agar pesantren tersebut dibubarkan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan nasib para santri.
"Nah kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya berapa jumlahnya itu," kata dia.
"Ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, aqidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, apa namanya komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu, nah itu perlu dilakukan pembinaan," jelasnya.
Ma'ruf melanjutkan, saat ini proses hukum kepada pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang sedang berjalan. Dia tak ingin mendahului proses hukum itu.
"Ya pertama kan dari aspek pelanggaran, kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilang-nya, itu satu hal. Kalau itu nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa," katanya.
Tugaskan Menkopolhukam Tangani Masalah Al Zaytun
Ma'ruf juga sudah menugaskan Menko Polhukam Mahfud MD menangani masalah Al-Zaytun ini. Ma'ruf meminta publik menunggu keputusan akhirnya.
"Kita tunggu saja, kan saya sudah mempercayakan kepada Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa, tentang pesantrennya kira-kira seperti itu," tutupnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
