Singapura Terapkan Aturan Baru Lindungi Pemilik Kripto

Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menerapkan peraturan baru untuk penyedia layanan kripto dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan investor dan menjaga integritas pasar dalam industri cryptocurrency.

oleh Gagas Yoga Pratomo diperbarui 05 Jul 2023, 17:00 WIB
Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan membatasi aktivitas peminjaman dan pertaruhan yang difasilitasi oleh penyedia layanan kripto untuk pelanggan ritel mereka. (Kripto. Dok: Traxer/Unsplash)

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menerapkan peraturan baru untuk penyedia layanan kripto dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan investor dan menjaga integritas pasar dalam industri cryptocurrency

MAS juga akan membatasi aktivitas peminjaman dan pertaruhan yang difasilitasi oleh penyedia layanan kripto untuk pelanggan ritel mereka.

Hal ini akan mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset, dan memfasilitasi pemulihan aset pelanggan jika terjadi kebangkrutan penyedia layanan DPT.

Bank sentral Singapura mencatat langkah-langkah ini diperkenalkan setelah konsultasi publik pada Oktober tahun lalu tentang langkah-langkah pengaturan untuk meningkatkan perlindungan investor dan integritas pasar dalam layanan DPT. 

Otoritas moneter sekarang sedang mencari umpan balik publik tentang rancangan amandemen legislatif terhadap Peraturan Layanan Pembayaran untuk menerapkan persyaratan ini.

MAS memulai konsultasi tepat sebelum runtuhnya crypto exchange FTX pada November tahun lalu. Temasek Holdings, sebuah perusahaan investasi pemerintah Singapura, menginvestasikan USD 275 juta atau setara Rp 4,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.013 per dolar AS) di FTX dan menuliskan seluruh nilai investasinya setelah perusahaan kripto tersebut mengajukan kebangkrutan.

Selain itu, bank sentral Singapura menyatakan mereka juga akan memberlakukan pembatasan aktivitas peminjaman dan pertaruhan kripto. MAS juga akan membatasi penyedia layanan DPT untuk memfasilitasi pinjaman dan mempertaruhkan token DPT oleh pelanggan ritel mereka.

Regulator menekankan kegiatan ini umumnya tidak cocok untuk masyarakat ritel. Namun, MAS mengklarifikasi penyedia layanan DPT dapat terus memfasilitasi kegiatan tersebut untuk investor institusi dan terakreditasi mereka.

MAS lebih lanjut memperingatkan investor sementara persyaratan pemisahan dan penjagaan akan meminimalkan risiko kehilangan aset pelanggan, konsumen mungkin masih menghadapi penundaan yang signifikan dalam memulihkan aset mereka jika terjadi kebangkrutan penyedia layanan. 

Bank sentral juga menekankan, konsumen harus tetap waspada dan tidak berurusan dengan entitas yang tidak diatur, termasuk yang berbasis di luar negeri, karena mereka berisiko kehilangan semua aset mereka.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.


OJK Jepang dan Singapura Bikin Proyek Kripto Bareng

Koin Kripto atau Crypto. Disimak harga kripto hari ini.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2023 regulator keuangan Jepang, Otoritas Jasa Keuangan (FSA), mengumumkan kemitraan dengan Otoritas Moneter Singapura (MAS) untuk regulasi bersama dan pengujian percontohan proyek cryptocurrency.

Dikutip dari Cointelegraph, Selasa (4/7/2023), langkah ini sesuai dengan inisiatif kedua negara sebelumnya yang dinamai "Project Guardian". Proyek ini bertujuan untuk menguji kelayakan penerapan teknologi digital seperti tokenisasi aset melalui eksperimen percontohan, sembari mengelola risiko terhadap stabilitas dan integritas keuangan. 

Percontohan industri saat ini mencakup pendapatan tetap, valuta asing, dan manajemen aset dan kekayaan. Didirikan pada Mei 2022 oleh MAS, Project Guardian berupaya menguji kelayakan aplikasi dalam tokenisasi aset dan DeFi, sesuai dengan peraturan yang tepat. 

Proyek ini memiliki empat area fokus  jaringan terbuka dan dapat dioperasikan, jangkar kepercayaan, tokenisasi aset, dan protokol DeFi tingkat institusional. 

Kolaborasi ini juga mengikuti periode relaksasi hukum kripto di Jepang. Pada 25 Juni Badan Pajak Nasional Jepang memutuskan untuk membebaskan penerbit token dari pajak 30 persen atas keuntungan modal yang belum direalisasi. 

Awal tahun ini, perdana menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan organisasi otonom yang terdesentralisasi dan token yang tidak dapat dipertukarkan dapat membantu mendukung strategi pemerintah Jepang saat mengeksplorasi penggunaan Web3.

Sementara itu, HSBC, Marketnode, dan UOB telah menyelesaikan uji coba produk berstruktur blockchain, sementara UBS sedang menjajaki penerbitan dana Variable Capital Company di jaringan aset digital. 

Project Guardian bukanlah kolaborasi pertama antara FSA dan MAS. Pada 2017, kedua regulator membentuk kerangka kerja sama tekfin bersama untuk mempromosikan inovasi di pasar masing-masing.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya